Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan peserta yang lolos seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2019. Meski begitu, mereka yang terbukti terlibat dengan partai politik akan digugurkan.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan bahwa pengumuman hasil akhir seleksi CPNS telah diumumkan 30 Oktober 2020. Namun, tidak serta merta peserta dapat diangkat menjadi CPNS.
Masih ada sejumlah tahapan verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik.
“Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,” katanya dikutip laman Setkab, Minggu (1/11/2020).
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital. Selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan.
“Lebih lanjut, unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN,” ujar Paryono.
Adapun apabila dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade (PG) SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.
“Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau PG SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik,” lanjutnya.
Apabila terdapat nilai yang sama, maka kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019.
“Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
