Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Deposito Pemda Mengendap Ratusan Triliun, Mendagri Duga Ada 'Main' dengan Pengusaha

Seharusnya, dana pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja agar terjadi perputaran roda ekonomi. Mendagri menduga uang yang dideposito itu sengaja disimpan untuk kemudian bank yang mengedarkannya untuk dipinjamkan kepada pengusaha tertentu.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 22 Oktober 2020  |  17:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi anggaran dan realisasi pendapatan daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota sampai September totalnya 66,55 persen. Dari target Rp1.116,90 triliun, baru terealisasi Rp743,34 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa rinciannya, provinsi baru mencapai 68,43 persen atau Rp221,19 triliun dari target Rp323,22 triliun.

“Kabupaten/kota lebih rendah lagi yaitu 65,79 persen. Dari anggaran Rp792,68 triliun, yang terealisasi Rp522,15 triliun,” katanya Kamis (22/10/2020).

Tito menjeaskan bahwa capaian untuk belanja lebih buruk lagi. Seluruh pemerintah daerah baru bisa menyerap 51,83 persen atau sebesar Rp612,55 triliun. Khusus provinsi sudah 54,93 persen (Rp184,71 triliun), dan kabupaten/kota 50,60 persen (Rp427,84 triliun).

Belanja daerah ini harus diperhatikan baik-baik. Alasannya, dua minggu sebelum pergantian tahun sudah tidak boleh ada pengeluarannya lagi.

Di sisi lain, serapan belanja tersebut tidak sebanding dengan uang yang dimiliki daerah. Tito menemukan pemerintah daerah banyak yang menimbun uangnya dalam bentuk deposito. Jika ditotal angkanya mencapai Rp252,78 triliun.

Rinciannya adalah provinsi Rp76,78 triliun dan kabuoaten/kota Rp167,13 triliun. Uang tersebut disimpan agar mendapat bunga.

Padahal, harusnya dana pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja agar terjadi perputaran roda ekonomi. Tito menduga uang yang dideposito itu sengaja disimpan untuk kemudian bank yang mengedarkannya untuk dipinjamkan kepada pengusaha tertentu.

“Otomatis kegiatan program di daerah yang mendepositokan uang itu, programnya tidak didikte oleh pemerintah. Tapi didikte oleh pengusaha yang dapat kredit itu,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemda deposito mendagri
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top