Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Koalisi Menebal, Penyimpangan Kuasa Potensial

Presiden Jokowi sukses memperkuat dukungannya di parlemen dengan komposisi koalisi dominan. Di sisi lain, kondisi itu membuat potensi penyimpangan kekuasaan menjadi terbuka.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 20 Oktober 2020  |  20:56 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur saat upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2020). - Youtube
Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur saat upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2020). - Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Potensi penyalahgunaan oleh pemerintah atau kekuasaan eksekutif menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan di tengah melemahnya fungsi parlemen.

Hal itu ditegaskan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus seusai diskusi media bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring oleh Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, evaluasi 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tak terlepas dari relasi pemerintah dan Parlemen. Pasalnya, dua lembaga ini punya kewenangan setara, sama-sama lembaga tinggi negara. "Yang membedakan keduanya adalah dari sisi fungsi. Presiden sebagai eksekutor, sedangkan parlemen sebagai legislator dengan peran utama lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan juga budgeting," jelasnya kepada Bisnis.

Lucius menjelaskan sebagai lembaga yang sama-sama berkuasa, hubungan keduanya sangat menentukan. Parlemen dan pemerintah dalam sistem demokrasi menjalin hubungan check and balances. Pola hubungan ini diciptakan untuk mencegah penumpukan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mengantisipasi kesewenang-wenangan.

"Selalu ada batas bagi sebuah kekuasaan ketika ada pihak lain yang setara selalu menjadi penyeimbang dan pengontrol," jelas dia.

Dengan paradigma itu, menurut dia, masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada tahun pertama periode 2019-2024.

Secara umum, bisa dikatakan Jokowi berhasil menyiapkan kondisi yang membuatnya leluasa sebagai eksekutor. Keberhasilan Jokowi itu ditandai dengan dominannya koalisi pendukungnya di parlemen, lembaga yang mempunyai kekuasaan setara tetapi berfungsi sebagai penyeimbang.

Keberhasilan Jokowi itu, sebutnya, tentu saja buah dari kepercayaan rakyat pada saat pemilu yang memberikan suara lebih banyak kepada parpol pendukungnya ketimbang ke kelompok koalisi. Selain hasil proses demokrasi pemilu, strategi politik Jokowi sendiri memberikan andil bagi semakin kuatnya kekuatan pendukungnya di parlemen.

"Kredit untuk Jokowi ini terkait dengan suksesnya dia menarik Gerindra yang menjadi kekuatan oposisi dominan di kelompok oposisi. Dengan masuknya Gerindra, maka kekuatan Jokowi menjadi semakin sempurna," ujarnya.

Koalisi Menguat, Parlemen Melemah

Lucius menilai keberhasilan Jokowi ini di satu sisi patut diapresiasi karena secara politik, Jokowi mampu menunjukkan kepiawaiannya sebagai politisi untuk mengambil peran sebagai kunci bagi sikap politik parpol-parpol parlemen.

Namun di sisi lain, kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang.

"Ya, setelah dominasi koalisi sudah semakin sempurna, parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," jelas dia.

Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020). - Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Dengan kata lain, sambung Lucius, akumulasi kekuasaan yang sudah dibangun Jokowi setahun terakhir menghilangkan secara sistematis peran check and balances eksekutif-legislatif.

Ketika kekuatan menjadi terakumulasi pada satu gelombang koalisi saja, jelasnya, maka potensi melakukan penyimpangan kekuasaan menjadi terbuka.

"Jokowi merasa seolah-olah pemilik republik, pemegang kebenaran, sehingga apapun yang ia katakan adalah kebenaran. Parpol pendukung mem-back-up secara politis agar kecenderungan kekuasaan yang menyimpang itu tak terlihat tidak demokratis."

Parlemen, kata Lucius, tetap seolah-olah menjadi lembaga penyeimbang walau yang dihasilkan adalah mengikuti apa mau pemerintah.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik, dan lain-laon akan bisa tumbuh dengan subur," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi dpr Ma'ruf Amin Kabinet Jokowi-Ma'ruf wapres ma'ruf amin
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top