Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Tak Hanya Menteri, Sistem Kerja Pun Patut Dievaluasi

Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti memberikan sejumlah catatan kritis untuk setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur saat upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2020)./Youtube
Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur saat upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2020)./Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tepat pada hari ini, Selasa (20/10/2020), telah menjalani tahun pertama kepemimpinannya.

Sejumlah catatan kritis pun dialamatkan kepada pimpinan kabinet Indonesia Maju ini agar bisa lebih baik memimpin negara dalam 4 tahun ke depan. Salah satunya datang dari Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti.

Menurutnya, Jokowi dan Ma'ruf Amin harus melakukan evaluasi, tidak hanya kepada para menteri, tetapi juga terkait sistem kerja dalam kabinet. Pasalnya, menurut dia, terdapat problem komunikasi yang sering mengemuka dalam kerja kabinet.

"Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf harus melakukan evaluasi bukan hanya pada individu menteri, tapi sistem kerja sehingga 4 tahun lebih efektif kerja," jelasnya di sela-sela diskusi media bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring oleh Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, evaluasi individual untuk posisi menteri pun terbuka untuk dilakukan oleh presiden dan wapres dengan menimbang seberapa mampu mereka selama ini menjalankan tugas dan fungsi utama.

Pertimbangan lain untuk itu, jelas Aisah, adalah kemampuan para menteri untuk beradaptasi dengan birokrasi.

"Lebih dari setengah [menteri di kabinet] tidak memiliki latar belakang atau kedekatan dengan birokrasi," ujarnya.

Aisah menambahkan evaluasi terhadap posisi menteri di kabinet Indonesia Maju itu juga perlu mempertimbangkan aspek kemampuan untuk menjalankan intruksi presiden. Hal itu patut menjadi indikator lantaran dalam sejumlah kesempatan presiden mengungkapkan kemarahannya lantaran instruksi yang tidak berjalan.

"Dan hasil dari evaluasi ini, reshuffle menjadi opsi jika diperlukan," jelas dia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper