Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Gereja Papua menolak Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk memecahkan kasus penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya.
Tim tersebut dianggap tidak independen, karena beranggotakan aparat keamanan, pemerintah, dan satuan intelijen sehingga tidak akan mengungkapkan peristiwa tersebut secara utuh. Juga, akibat Mahfud yang dianggap telah mempromosikan remiliterisasi atau stasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.
“Berdasarkan fakta yang dimiliki Dewan Gereja Papua, penembakan telah dilakukan oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ujar Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta Benny Giay pada Rabu (7/10/2020).
Sejak bulan Desember 2019, dikatakan banyak warga yang telah meninggalkan Intan Jaya demi menyelematkan nyawa akibat dugaan adanya operasi militer di daerah tersebut.
Operasi itu diduga berkaitan dengan upaya menekan masyarakat Papua untuk menerima program pemerintah memperpanjang Otonomi Khusus hingga tahun 2041.
“Operasi keamanan di berbagai daerah di Tanah Papua akhir-akhir ini, tidak berjalan sendiri, melainkan kami duga dalam rangka mendukung agenda terselubung perampasan tanah dan hutan adat (sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor,” kata dia.
Salah satu dugaan agenda terselubung tersebut terjadi di Intan Jaya, Papua ketika masyarakat setempat menolak masuknya anak perusahaan PT Antam yang hendak menguasai blok tambang emas.
“Dewan Gereja Papua mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan jemaat dari Pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya yang telah berdiri teguh, berani mengambil tanggung jawab dan bersuara tentang penembakan Pendeta Zanambani. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka,” ujarnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
