Bisnis.com, JAKARTA - Pengujian vaksin Covid-19 China semakin progresif di sejumlah negara, termasuk Indonesia. China dinilai akan menghilangkan gap akses vaksin antara negara maju dan miskin.
Dilansir dari South China Morning Post, deretan negara tersebut di antaranya adalah Peru, Argentina, Brasil, Bahrain, Uni Arab Emirat (UEA), Mesir, Pakistan, Turki, Maroko, Arab Saudi, Bangladesh, Indonesia dan Rusia.
Tiga produsen vaksin asal China telah menandatangani kerja sama dengan negara-negara tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Meksiko, Bangladesh dan Pakistan telah memulai uji lokal untuk memperoleh akses vaksin.
Salah satu produsen, Sinovac Biotech, mengatakan negara yang telah melakukan uji tahap 3 akan mendapatkan akses vaksin dalam waktu yang bersamaan dengan China.
Baca Juga
Negara seperti Indonesia, Brasil, dan Turki termasuk di antaranya. Sementara Bangladesh akan segera menyusul.
Adapun, BUMN China Sinopharm telah bekerja sama dengan UEA untuk menjalankan pengembangan vaksin sampai tahap uji fase 3.
Dengan kerja sama antarnegara tersebut, memberikan peran besar bagi perusahaan China dalam distribusi vaksin.
Yanzhong Huang, anggota senior kesehatan global Dewan Hubungan Luar Negeri New York mengatakan negara-negara tadi tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk mendapatkan dosis vaksin atau hak produksi vaksin dari China.
"Pendekatan China dengan negara-negara tersebut melalui kemitraan uji klinis, contohnya, akan memitigasi gap akses vaksin di antara negara kaya dan miskin," katanya dikutip dari SCMP.
Sementara itu, New York Times melaporkan pengujian tahap tiga yang dilakukan perusahaan China dinilai belum terbukti dan dikhawatirkan memiliki efek yang berbahaya.
Kekhawatiran muncul setelah sejumlah upaya penyuntikan uji klinis vaksin kepada sejumlah kalangan masyarakat di China, termasuk pegawai BUMN dan perusahaan farmasi itu sendiri.
Hal itu seperti yang dikemukakan oleh dokter anak di Institut Riset Anak-anak Murdoch, Kim Mulholland di Melbourne, Australia.
"Kekhawatiran saya adalah sulit bagi pegawai perusahaan [vaksin China] untuk menolak," katanya.
Komisi Kesehatan Nasional China telah mendapatkan 'pengertian dan dukungan' dari WHO setelah kabinet China mengizinkan program penggunaan darurat untuk domestik.
Seorang juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan program tersebut dikeluarkan atas kebijakan negara itu sendiri dan tidak di bawah izin WHO.
Seperti diketahui, Amerika Serikat dan China tampak berlomba-lomba membuat vaksin seiring kampanye Presiden Donald Trump yang berjanji akan menyediakan vaksin pada Oktober. Banyak juga yang mengkhawatirkan pemerintah Trump akan menekan izin vaksin sebelum teruji secara aman.
