Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PM Vanuatu Sentil Papua dan Pedasnya Respons Diplomat RI

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman awalnya berbicara tentang upaya global dalam menangani krisis iklim dan pandemi virus corona. Di akhir pidatonya, Loughman menutup dengan pernyataan tentang sejumlah teritori yang sedang memperjuangkan kemerdekaan di kawasan itu.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 29 September 2020  |  11:59 WIB
Tangkapan layar dari video Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman saat berbicara di forum PBB. Bisnis - Ropesta Sitorus
Tangkapan layar dari video Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman saat berbicara di forum PBB. Bisnis - Ropesta Sitorus

Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan hak asasi manusia di Papua kembali ke ruang sidang PBB. Kali ini diangkat oleh perwakilan dari sebuah negara tropis di Kepulauan Pasifik, Republik Vanuatu.

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman awalnya berbicara tentang upaya global dalam menangani krisis iklim dan pandemi virus corona. Di akhir pidatonya, Loughman menutup dengan pernyataan tentang sejumlah teritori yang sedang memperjuangkan kemerdekaan di kawasan itu.

Salah satunya yakni New Caledonia yang akan menyelenggarakan referendum baru untuk menjadi negara merdeka.

"Di kawasan kami, masyarakat adat Papua juga terus menderita akibat kekerasan kemanusiaan. Tahun lalu, pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan komisioner HAM PBB untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat. Sampai hari ini hanya ada sedikit kemajuan pada upaya itu," katanya, dikutip dari video resmi PBB, Selasa (29/9/2020).

Dia menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menanggapi permintaan itu.

Menanggapi hal itu, diplomat Indonesia pada forum tersebut, Silvany Austin Pasaribu mengungkapkan sejumlah sindiran terhadap pemimpin negara pulau itu. Silvany mengatakan Vanuatu sangat terobsesi mengenai bagaimana Indonesia mengatur negaranya sendiri.

"Jujur saya saya heran bagaimana sebuah negara yang tidak melaksanakan prinsip fundamental dari piagam PBB mencoba mengajari negara lain," ujarnya.

Prinsip tersebut yakni menghormati urusan domestik, serta menghargai kedaulatan dan integritas teritori negara lain. Di tengah pandemi dan krisis ekonomi ini, lanjut Silvany, Vanuatu memilih untuk membangkitkan permusuhan dengan mendukung advokasi terhadap separatisme dengan bumbu hak asasi manusia.

"Indonesia berkomitmen pada hak asasi manusia. Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional pada segala bentuk diskriminasi ras, yang menariknya Vanuatu belum menandatanganinya," lanjutnya.

Di akhir tanggapannya, Silvany menegaskan bahwa bagi Papua dan Papua Barat merupakan bagian final dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat oleh negara lain.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb papua hak asasi manusia
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top