Bisnis.com, JAKARTA - Republik Vanuatu menjadi sorotan setelah negara itu membawa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu, apa hubungan Vanuatu dengan Papua?
Vanuatu merupakan satu dari sejumlah negara kepulauan di Samudra Pasifik. Republik ini berdekatan dengan sejumlah negara kepulauan lainnya seperti Kaledonia Baru dan Fiji.
Dari letaknya geografisnya, Vanuatu berada di sebelah timur Australia dan Papua Nugini, timur laut Kaledonia Baru, sebelah barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.
Ibu Kota Vanuatu adalah Port Vila, sekaligus kota terbesar di negara itu. Letak Port Vila berada di Pulau Efate, Provinsi Shefa. Meski bukan pulau terbesar, Port Vila tepat berlokasi di tengah wilayah republik itu.
Dari berbagai catatan, Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia tersebar dari Papua dan Pulau Aru hingga ke pasifik bagian baray serta utara dan timur laut Australia.
Ras Melanesia tersebar di sejumlah negara seperti Fiji, Indonesia bagian timur, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Timor Leste, Samoa termasuk Vanuatu.
Baca Juga
Artinya, Vanuatu dan Papua memiliki kedekatan secara ras, namun memiliki batas-batas wilayah yang berbeda.
Diketahui Vanuatu kembali membawa isu Papua ke sidang umum PBB. Diplomat asal Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang menjawab tudingan itu menyebut bahwa Vanuatu bukan representasi dari orang Papua.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).
Hampir setiap tahun, Vanuatu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dalam sidang umum PBB. Tudingan Vanuatu itu dinilai Indonesia sebagai sebuah tuduhan yang sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
Di sisi lain, Silvany juga mempertanyakan Vanuatu yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya [mengungkit isu HAM di Papua], mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini.
Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik dan menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
