Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kaitan Vanuatu, Papua, dan Melanesian Spearhead Group

Di luar keramaian di media sosial, perlu diketahui bagaiman relasi Vanuatu dan Papua serta Indonesia selama ini.
Saeno
Saeno - Bisnis.com 28 September 2020  |  11:43 WIB
Secretariat Melanesian Spearhead Group di Port Vila, Vanuatu - msgsec.info
Secretariat Melanesian Spearhead Group di Port Vila, Vanuatu - msgsec.info

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Vanuatu membawa isu Papua dalam salah satu sidang PBB mendapat tanggapan lugas dari diplomat muda RI, Silvany Austin Pasaribu.

Tanggapan Silvany saat tulisan ini dibuat sedang viral di media sosial. 

Di luar keramaian di media sosial, perlu diketahui bagaiman relasi Vanuatu dan Papua serta Indonesia selama ini.

Terkait hal ini, penting untuk mengetahui organisasi bernama Melanesian Spearhead Group yang berkantor pusat di Vanuatu.

Dikutip dari Wikipedia, mulanya Melanesian Spearhead Group (MSG) didirikan sebagai perkumpulan politik pada tahun 1986.

Selanjutnya, pada 23 Maret 2007, para anggotanya menandatangani Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group dan meresmikannya di bawah hukum internasional.

Grup ini bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Uniknya, gedung sekretariatnya dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok dan diserahkan kepada MSG pada November 2007.

Direktur Jenderal MSG pertama adalah Rima Ravusiro dari Papua Nugini. Sejak September 2011, Direktur Jenderal MSG dijabat Peter Forau dari Kepulauan Solomon.

Sementara itu, seperti ditulis situs kemlu.go.id, berdasarkan catatan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Melanesian  Spearhead Group merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara berlatar belakang budaya Melanesia.

Di dalamnya termasuk koalisi partai politik di Kaledonia Baru selaku overseas territory Prancis, yaitu Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).

"MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia di Port Vila, Vanuatu.  Namun, berdasarkan prinsip hukum internasional, MSG resmi menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007 melalui Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group,: tulis Kemlu.

MSG dibentuk untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik  guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Keanggotaan MSG terdiri atas Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kaledonia Baru, Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Posisi Indonesia dan Gerakan Papua

Ada hal menarik terkait keanggotaan Indonesia dalam MSG. Indonesia diterima sebagai Associate Member (AM) pada 20th MSG Leaders’ Summit di Honiara, Kepulauan Solomon, Juni 2015. Sebelumnya, Indonesia diterima sebagai observer pada 18th MSG Leaders Summit di Fji, Maret 2011.

Sementara itu, di MSG juga terdapat dua observer, yaitu Timor Leste dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

"Berdasarkan pernyataan PM Fiji pada KTT ke-20 MSG status observer ULMWP adalah sebagai NGO," papar Kemlu.

Sementara itu, berdasar arsip pemberitaan Tempo, 27 Juni 2015, Indonesia memiliki sejumlah alasan meningkatkan status keanggotaan di MSG.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, yang saat itu dijabat Arrmanatha Nasir saat dihubungi Tempo, 26 Juni 2015.

Tata, sapaan Arrmanatha, mengatakan kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama. Pemerintah Indonesia menilai sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi komunitas regional itu.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, kata Tata, Indonesia memiliki 11 juta masyarakat yang merupakan keturunan Melanesia.

"11 juta orang itu tersebar di 5 Provinsi Indonesia," katanya. Kelima provinsi itu adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Tata.

Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya.

Menurut Tata, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

Pemerintah ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok kawasan itu.

"Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia," katanya.

Kawasan Pasifik dinilai pemerintah Indonesia sebagai salah satu kawasan yang cukup penting.

"Berbagai program dan kerja sama sudah kami rancang. Salah satunya adalah kegiatan festival budaya Melanesian yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Nusa Tenggara Timur," kata Tata.

Saat Indonesia menaikan statusnya menjadi anggota, Organisasi Papua Barat, atau kelompok pembebasan gerakan Papua Barat pun menjadi salah satu observer.

Tata mengatakan Organisasi Papua Barat itu bukan organisasi Papua Merdeka yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berniat memisahkan diri dari Indonesia.

"West Papuan Organisations itu bukan OPM, tapi kelompok masyarakat keturunan Melanesia yang bukan berwarga negara salah satu dari anggota Melanesian Spearhead group," kata Tata.

Akses Indonesia di MSG

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu mencatat bahwa dengan persetujuan secara konsensus oleh MSG Full Members, Associate Member dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MSG dan mengajukan permintaan menyampaikan statement selama disetujui secara konsensus oleh seluruh MSG full members.

Indonesia juga memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat confidential. Sedangkan, kewajiban sebagai Associate Member adalah memberikan kontribusi tahunan pada Sekretariat MSG.

Sementara itu, observer hanya berhak untuk menyampaikan statemen apabila diminta oleh Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan tidak memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat confidential. Observer hanya berkewajiban untuk memberikan kontribusi sukarela.

Kepemimpinan di MSG berlangsung selama dua tahun. Kepemimpinan MSG dipegang PNG pada periode tahun 2017-2019, menggantikan Kepulauan Solomon. KTT ke-21 MSG diadakan pada Februari 2018 di Port Moresby, PNG.

Director Jenderal MSG, yang pertama kali memimpin Sekretariat asosiasi ini adalah Rima Ravusiro dari Papua New Guinea. Sejak April 2016, Amena Yauvoli dari Fiji tercatat memimpin sekretariat MSG, demikian keterangan di msgsec.info.

Area Kerja Sama MSG

Situs Kemlu RI menyebutkan bahwa pada dasarnya MSG tidak memiliki area kerja sama secara spesifik karena meliputi kerja sama politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Namun, terdapat tiga divisi dalam Sekretariat MSG yaitu (a) Trade, Investment, and Economic Development; (b) Governance & Sustainable Development; dan (c) Operations Division.

Adapun, pertemuan tertinggi MSG adalah MSG Leaders’ Summit (KTT), Foreign Ministers Meeting (FMM), dan Senior Officials Meeting (SOM), dan berbagai pertemuan teknis dan sub-committee lainnya.

Secara umum, KTT MSG diadakan setiap dua tahun sekali. Akan tetapi, KTT Khusus MSG dapat diadakan di antara kedua tahun tersebut apabila dinilai ada isu penting dan mendesak untuk dibahas oleh seluruh full members.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb papua VANUATU
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top