Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Keamanan Data Pengguna Diragukan, TikTok Yakinkan Pemerintah Australia

Australia memutuskan bahwa aplikasi video sharing tersebut tidak menimbulkan masalah keamanan nasional yang serius dan memilih untuk tidak melarang penggunaannya. Namun, salah satu panel anggota parlemen tetap meminta TikTok untuk bersaksi.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 25 September 2020  |  14:58 WIB
Logo TikTok/Bloomberg - Lam Yik
Logo TikTok/Bloomberg - Lam Yik

Bisnis.com, JAKARTA – Eksekutif TikTok berusaha meyakinkan anggota parlemen Australia pada hari Jumat (25/9/2020) bahwa hubungan Partai Komunis China (PKC) dengan induk usaha TikTok, ByteDance, tidak akan mengancam keamanan data.

Dilansir Bloomberg, manajer umum TikTok Australia dan Selandia Baru Lee Hunter mengatakan dalam sidang parlemen bahwa 130 orang di antara manajemen senior ByteDance merupakan anggota PKC.

"Afiliasi politik karyawan mana pun tidak memengaruhi keamanan data pengguna Australia," katanya.

Australia memutuskan bahwa aplikasi video sharing tersebut tidak menimbulkan masalah keamanan nasional yang serius dan memilih untuk tidak melarang penggunaannya. Namun, salah satu panel anggota parlemen yang memeriksa kemungkinan campur tangan politik melalui media sosial tetap meminta TikTok untuk bersaksi.

Dalam surat pengajuan ke sidang, Hunter mengatakan data pribadi yang dikumpulkan dari pengguna Australia disimpan di server yang berlokasi di Amerika Serikat (AS) dan Singapura.

"Kami memiliki kontrol ketat seputar keamanan dan akses data. TikTok tidak pernah membagikan data pengguna Australia dengan pemerintah China, atau menyensor konten Australia atas permintaannya,” tulis surat tertanggal 18 September tersebut.

Baik TikTok dan WeChat, yang dimiliki oleh Tencent Holdings Ltd., telah dicap sebagai ancaman keamanan nasional oleh pemerintahan Trump. Gedung Putih ingin memaksa TikTok menjual lini bisnisnya ke perusahaan AS dengan alasan aplikasi tersebut memberikanakses pemerintah China terhadap data pribadi dari jutaan warga AS.

Senator Nick McKim berttanya pada Hunter apakah dia menganggap TikTok terikat oleh artikel dalam undang-undang intelijen nasional China yang membutuhkan kerja sama intelijen. Hunter mengatakan bahwa TikTok tidak berbagi dengan pemerintah China.

TikTok mengatakan tim yang memoderasi konten di aplikasi tersebut tersebar di 20 negara, dan tidak ada satu pun yang berasal dari China. Moderator konten Australia berbasis di Filipina dan Inggris.

TikTok diperkirakan akan dipanggil kembali untuk bersaksi di sidang parlemen Australia sebelum akhir tahun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

australia TikTok
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top