Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan pentingnya mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata di sejumlah negara di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi virus Corona dinilai bisa berdampak pada ekonomi dan sosial negara-negara yang masih menghadapi konflik.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Post-Covid 19 Global Governance yang diselenggarakan secara daring, Kamis (24/9/2020).
“Pandemi Covid-19 berpotensi menciptakan gangguan ekonomi dan sosial yang memicu kembalinya konflik di beberapa negara,” demikian pernyataan resmi yang dilansir laman resmi Kemenlu, Jumat (25/9/2020).
Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Niger, Issoufou Mahamadou, selaku Presiden DK PBB pada September 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB. Pertemuan juga menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat.
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia paska pandemi.
Pertama, pentingnya mendorong DK PBB untuk terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532.
Baca Juga
Dalam kaitan ini, Wamenlu menekankan pentingnya penguatan dukungan terhadap misi perdamaian PBB dalam merespons dampak pandemi di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.
Hal kedua yang ditekankan oleh Wamenlu adalah perlunya DK PBB merespon perubahan terhadap situasi keamanan internasional yang baru pasca-pandemi. DK PBB, menurutnya, harus tetap responsif, adaptif dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan keamanan internasional pasca-pandemi.
“Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya, khususnya dalam upaya penyediaan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau," tegas Wamenlu dalam poin ketiganya.
Wamenlu Mahendra optimistis bahwa situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian melalui solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab global, untuk kepentingan semua.
“Meningkatkan keterlibatan dan kerja sama adalah hal yang kita perlukan, untuk menghadapi masa yang sulit ini," ujar Wamenlu Siregar menutup pidatonya.
Debat terbuka ini merupakan salah satu Signature Event presidensi Republik Niger pada DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara, Menteri, dan Pejabat Tinggi anggota DK PBB.
