Bisnis.com, JAKRTA - Sekelompok pembangkang Arab Saudi yang diasingkan di sejumlah negara termasuk di Inggris dan Amerika Serikat kemarin mengumumkan peluncuran partai oposisi NAAS sebagai bentuk perlawanan politik terorganisir pertama di atas pemerintahan Raja Salman.
Arab Saudi adalah monarki absolut yang tidak mentolerir oposisi politik apa pun, tetapi pembentukan Partai NAAS (The National Assembly Party) atau Partai Majelis Nasional pada peringatan berdirinya kerajaan terjadi di tengah tindakan keras negara yang berkembang terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi.
Upaya masa lalu untuk mendirikan partai politik di negara Teluk pada 2007 dan 2011 ditindas dan anggotanya ditangkap.
"Kami dengan ini mengumumkan pembentukan Partai Majelis Nasional yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di kerajaan Arab Saudi," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (24/9/2020).
Perkembangan tersebut tidak mungkin secara serius merusak otoritas dari keluarga penguasa paling kuat di dunia Arab. Tapi setidaknya pendirian partai politik menimbulkan tantangan baru bagi para penguasa Arab Saudi saat mereka bergulat dengan harga minyak mentah yang rendah dan bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT G20 pada November di tengah pandemi virus corona.
Partai tersebut dipimpin oleh aktivis hak asasi manusia terkemuka yang berbasis di London Yahya Assiri, dan anggotanya termasuk akademisi Madawi al-Rasheed, peneliti Saeed bin Nasser al-Ghamdi, Abdullah Alaoudh yang berbasis di AS dan Omar Abdulaziz yang berbasis di Kanada.
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami ... untuk melembagakan masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," kata Assiri.
Assiri, mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi, mendirikan organisasi hak asasi manusia ALQST yang berbasis di London. Dia ,elah membuat daftar apa yang disebutnya pelanggaran negara yang meluas termasuk penangkapan aktivis wanita, akademisi dan anggota keluarga kerajaan.
Pengumuman itu datang pada saat "ruang lingkup politik telah diblokir ke segala arah", menurut pernyataan partai itu.
“Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan pembunuhan politik, kebijakan yang semakin agresif terhadap negara-negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang diminta untuk meninggalkan negara,” tambahnya.
Rasheed, juru bicara partai, menekankan bahwa para pendirinya "tidak memiliki permusuhan pribadi dengan keluarga yang berkuasa".
“Tetapi tidak adanya peradilan independen, kontrol ketat pemerintah terhadap media lokal dan "pemberangusan opini publik" adalah faktor lain yang menyebabkan pembentukan Partai ini.
Arab Saudi telah lama menghadapi kritik internasional atas catatan hak asasi manusianya sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman ditunjuk sebagai pewaris takhta Saudi pada Juni 2017.
