Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Firli Langgar Kode Etik, Ketua Komisi III DPR: Pelajaran bagi KPK

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengingatkan bahwa setiap kerja institusi pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara profesional dan dalam koridor kode etik.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 24 September 2020  |  14:53 WIB
Politisi PDIP sekaligu Ketua Komisi III DPR Herman Hery memberikan keterangan kepada awak media di parlemen - Antara
Politisi PDIP sekaligu Ketua Komisi III DPR Herman Hery memberikan keterangan kepada awak media di parlemen - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelanggaran kode etik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang telah mendapatkan surat teguran harus menjadi pelajaran bagi lembaga ad hoc tersebut.

“Keputusan ini harus menjadi pelajaran bagi pimpinan dan seluruh pegawai KPK untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap kerja-kerja di KPK,” kata Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, Kamis (24/9/2020).

Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa setiap kerja institusi pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara profesional dan harus dalam koridor kode etik.

“Setiap kerja-kerja di KPK harus dijalankan dengan penuh integritas serta dalam koridor profesionalisme dan kode etik,” kata Herman.

Dalam kesempatan itu, Herman menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam mengambil putusan dengan profesional. Menurutnya, putusan itu tentu menjawab keraguan publik terhadap kinerja Dewas KPK.

“Selain itu, rangkaian putusan Dewas KPK selama dua hari terakhir ini juga tentu menjawab keraguan publik selama ini yg menganggap Dewas akan menghambat kerja-kerja KPK,” kata Herman.

Dewas KPK sebelumnya memutuskan Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik terkait bergaya hidup mewah dengan naik helikopter saat berkunjung ke Sumatera Selatan.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean mengatakan, atas perbuatannya Firli dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan dengan teguran.

"Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis dua agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya," kata Tumpak, saat membacakan amar putusan dalam sidang etik Ketua KPK, Rabu (24/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Firli Bahuri
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top