Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Diganti Jadi Minangkabau, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar Provinsi Sumatra Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau. Apa alasannya?

Melalui akun Twitternya, Fadli Zon menyebut wacana mengubah Sumatra Barat menjadi Minangkabau bukan hal baru. Bahkan usulan itu telah muncul sekitar 1970.

“Meskipun lahir di Tanah Jawa, sebagai keturunan Minang saya setuju usulan penggantian nama tersebut. Nama Minangkabau memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan,” kata Fadli dalam sebuah unggahan dikutip Kamis (24/9/2020).

Menurutnya, secara demografis 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatra Barat memang berasal dari etnis Minangkabau. Usulan ini lanjutnya, bukan didorong oleh sentimen entitas yang dangkal.

Dia mencontohkan nama Aceh, Papua, atau Bali sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Nama diambil sesuai identitas maupun etnis mayoritas masyarakat setempat.

Selain itu, perubahan nama juga berhubungan dengan keistimewaan sejarah, budaya dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Dia menilai masyarakat Minangkabau layak mendapatkan kehormatan serupa seperti sejumlah provinsi lain.

Anggota Komisi I DPR itu menerangkan terdapat sejumlah alasan Minangkabau pantas dijadikan sebagai pengganti nama Sumatra Barat.

Pertama, nama tersebut lebih mewakili identitas, kebudayaan serta faktor sejarah masyarakat di provinsi itu. Minangkabau dinilai memiliki kaitan sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum Indonesia lahir.

“Sementara, kalau kita bicara Sumatra Barat, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja,” cuit Fadli.

Kedua, daerah Minangkabau memiliki posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan RI. Bahkan salah seorang penggagas Republik pada 1925 merupakan seorang Minang, yaitu Tan Malaka.

Dari faktor sejarah, daerah itu sempat dijadikan wilayah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dipimpin oleh Me. Sjafruddin Prawiranegara dengan Bukittinggi sebagai Ibu Kota.

“Adanya PDRI ini pula yang memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB]. Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar [KMB].”

Alasan ketiga, peran etnis Minangkabau cukup besar dalam sejarah Indonesia. Misalnya peran etnis ini dalam pergerakan kemerdekaan 1920 - 1960. Termasuk para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka dan Sjahrir merupakan orang Minang.

Keempat, etnis Minang disebutnya memiliki sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan pada awal abad ke 20. Dari beberapa alasan itu, Fadli Zon menilai pantas jika Sumatra Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau.

“Bahkan, mengingat peran kesejarahan tadi, Pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa, sama seperti halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini perlu didahulukan,” ungkapnya.