Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mendesak pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan bersebelahan berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Hal itu ditegaskannya dalam Sidang Umum ke-75 PBB melalui tautan video, seperti dikutip Antara dari Anadolu, Rabu (23/9/2020).
"Atas penolakan dokumen penyerahan, yang coba diberlakukan di Palestina dengan nama 'Kesepakatan Abad Ini', Israel kali ini mempercepat upayanya untuk 'memiliki jalur dalam' dengan bantuan kolaboratornya," tegas Erdogan.
Dia menegaskan bahwa Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak disetujui oleh rakyat Palestina.
"Negara-negara yang telah menyatakan niat mereka untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu, Erdogan juga meminta PBB untuk mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang merusak Konvensi Jenewa dan sistem hak asasi manusia internasional.
Baca Juga
Dalam hal ini, dia menyoroti serangan yang diluncurkan oleh komplotan kudeta di Libya tahun lalu untuk menggulingkan Pemerintah Nasional yang sah. Hal itu, jelasnya, membawa penderitaan dan kehancuran bagi Libya.
“Komunitas internasional tidak dapat memastikan bahwa baik komplotan kudeta maupun pendukung mereka telah dibuat bertanggung jawab atas pembantaian, pelanggaran hak asasi manusia, dan terutama kuburan massal di Tarhuna,” katanya.
Turki telah menjadi satu-satunya negara yang memberikan 'tanggapan konkret' dan memberikan dukungan kepada pemerintah sah Libya atas seruannya untuk meminta bantuan, kata presiden.
Erdogan juga menyatakan keyakinannya untuk solusi politik permanen di Libya melalui dialog inklusif dan komprehensif yang dilakukan oleh negara tersebut.
