Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) resmi menjatuhkan sanksi pada Kementerian Pertahanan Iran dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di bawah otoritas PBB yang kontroversial dan menuntut agar Eropa mengikutinya.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut sebanyak 27 orang atau entitas yang akan dikenakan sanksi PBB. Akan tetapi, Badan Dunia itu sendiri menyatakan bahwa Washington tidak berhak menjatuhkan sanksi tersebut atas nama PBB.
"Amerika Serikat sekarang telah menjatuhkan kembali sanksi PBB terhadap Iran," kata Trump dalam sebuah pernyataan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (22/9/2020).
Trump mengatakan bahwa tindakannya itu mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim Iran, dan orang-orang di komunitas internasional yang membela Iran.
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa mereka memberlakukan embargo senjata PBB yang telah dilanggar Iran, termasuk atas serangan terhadap fasilitas minyak Saudi.
Anehnya, langkah itu menggunakan resolusi PBB yang merestui kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran yang dinegosiasikan oleh mantan presiden Barack Obama.
Baca Juga
Padahal, Trump telah menarik diri dari resolusi tersebut pada tahun 2018. AS berdalih bahwa Amerika Serikat masih menjadi "peserta" dalam kesepakatan seperti yang tercantum dalam resolusi 2015.
Argumen hukum itu telah ditolak oleh hampir semua negara di Dewan Keamanan PBB. Negara sekutu AS di Eropa menyatakan bahwa bahwa prioritasnya adalah untuk menyelamatkan solusi damai atas program nuklir Iran.
"Kami telah memperjelas bahwa setiap negara anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan sanksi," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada wartawan ketika ditanya tentang penolakan Eropa.
"Keputusan itu pasti termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman. Kami berharap negara-negara itu memberlakukan sanksi ini," katanya.
Orang-orang yang terdaftar di bawah sanksi "PBB" sebagian besar sudah menjadi sasaran Amerika Serikat dan termasuk kementerian pertahanan Iran dan Organisasi Energi Atomnya.
Amerika Serikat juga berusaha untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang bekerjasama dengan Iran di sektor minyak.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya kembali menjatuhkan sanksi kepada Maduro di bawah perintah eksekutif dari Trump yang didasarkan pada resolusi PBB.
Pernyataan itu merujuk pada transaksi pertahanan antara Iran dan pemimpin sayap kiri Venezuela.
"Selama hampir dua tahun, pejabat korup di Teheran telah bekerja dengan rezim tidak sah di Venezuela dengan melecehkan embargo senjata PBB," kata Pompeo.
