Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus FinCEN Files, Perbankan Global Gagal Jadi Garda Depan Pencucian Uang

Menurut FinCEN files, ada lebih dari US$2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 21 September 2020  |  10:55 WIB
JP Morgan Chase - Reuters/Lucas Jackson
JP Morgan Chase - Reuters/Lucas Jackson

Bisnis.com, JAKARTA - Lima perbankan global yang berbasis di Amerika Serikat terlibat praktik pencucian uang yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Bank-bank ini bertanggungjawab atas berpindahnya uang milik pelaku kriminal hingga teroris.

Hal itu terungkan dalam laporan yang dirilis Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIJ berdasarkan bocoran dokumen Pemerintah AS yang diperoleh BuzzFeed News.

Adapun, lima perbankan global yang disebutkan dalam laporan itu yakni, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, dan Bank of New York Mellon.

Dokumen itu menunjukkan bahwa bank memindahkan uang untuk orang atau entitas yang tidak dapat diidentifikasi dan dalam banyak kasus tidak mengajukan laporan aktivitas mencurigakan hingga bertahun-tahun setelah transaksi.

Investigasi didasarkan pada lebih dari 2.100 laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS.

Ada lebih dari US$2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya. Dua bank teratas adalah Deutsche Bank AG, yang mengungkapkan US$1,3 triliun uang mencurigakan dalam file, dan JPMorgan Chase & Co, yang mengungkapkan US$514 miliar.

"Mereka perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menutup akun ini begitu melihat alasan berulang untuk mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan," kata Direktur Pelaksana Global Financial Integrity Tom Cardamone dilansir Bloomberg, Senin (21/9/2020).

Denda besar yang diterima HSBC Holdings Plc dan Standard Chartered Plc pada 2012 memang mendorong lonjakan laporan aktivitas mencurigakan. Sekitar 60.000 laporan pada 2012 naik menjadi lebih dari 2 juta per tahun dalam beberapa tahun terakhir.

Namun menurut survei Bank Policy Institute, lembaga penegak hukum hanya menanyakan sekitar 4 persen dari peringatan tersebut. Sedangkan perkiraan PBB menyatakan uang yang disita dari sistem keuangan hanya sebesar 1 persen saja.

Sementara regulator mewajibkan bank untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan dalam 30 hingga 60 hari, banyak perusahaan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menandai transaksi tersebut.

Bank Policy Institute, sebuah kelompok industri, mengatakan bank secara hukum dilarang membicarakan laporan aktivitas mencurigakan (suspicious activity report/SAR). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kasus kemungkinan terkait dengan permintaan oleh penegak hukum untuk tetap membuka rekening mencurigakan sehingga pihak berwenang dapat melacak ke mana uang itu pergi sebelum melakukan penangkapan atau hukuman.

Bank telah mempekerjakan ribuan karyawan untuk memperkuat tim anti pencucian dan kejahatan keuangan, tetapi para eksekutif mengaku tidak akan dapat membasmi semua aktivitas terlarang.

"Ini adalah sifat perbankan, memindahkan uang. Jadi, terlepas dari semua upaya untuk menindaknya, akan selalu ada uang kriminal yang mengalir melalui sistem perbankan. Itu bagian yang sangat kecil dari triliunan dolar yang mereka tangani setiap hari," kata Jim Richards, mantan kepala anti pencucian uang di Wells Fargo & Co dan Bank of America Corp.

Salah satu contoh yang disorot dalam laporan tersebut JPMorgan memindahkan lebih dari US$ 1 miliar untuk buronan pemodal di balik skandal 1MDB Malaysia.

Bank juga memproses pembayaran untuk Paul Manafort, mantan manajer kampanye untuk Presiden Donald Trump, setelah dia mengundurkan diri di tengah pencucian uang dan tuduhan korupsi dari pekerjaannya dengan partai politik pro-Rusia di Ukraina.

JPMorgan mengatakan bahwa secara hukum dilarang membahas klien atau transaksi. Bank tersebut mengatakan telah mengambil peran kepemimpinan dalam melakukan penyelidikan yang dipimpin intelijen.

"Kami melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pemerintah sehingga penegak hukum dapat memerangi kejahatan keuangan," kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menurut ICIJ, staf kepatuhan di bank-bank besar, seringkali terlalu banyak bekerja dan kekurangan sumber daya, mengandalkan pencarian Google untuk mengetahui identitas orang-orang di balik pengiriman uang. Bank juga sering mengajukan laporan aktivitas mencurigakan hanya setelah transaksi atau pelanggan menjadi subjek laporan berita negatif atau penyelidikan pemerintah, ketika dananya sudah lama hilang.

Standard Chartered, Bank of New York Mellon Corp. dan Barclays Plc adalah pemberi pinjaman lain yang menandai lebih dari US$20 miliar aktivitas mencurigakan dalam file yang diperoleh ICIJ. Seorang juru bicara Bank of New York mengatakan perusahaan "mengambil perannya dalam melindungi integritas sistem keuangan global secara serius, termasuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan.

Standard Chartered dan Barclays mengatakan bahwa mereka menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam mendeteksi dan menandai aktivitas yang mencurigakan.

Deutsche Bank menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa ICIJ telah melaporkan sejumlah masalah bersejarah dan telah diketahui dengan baik oleh para regulator.

"Masalah telah diselidiki dan mengarah pada resolusi peraturan di mana kerja sama dan remediasi bank itu diakui publik," katanya.

Mantan CEO firma tersebut, John Cryan, pada 2016 menyimpulkan peran unik industri dengan semua tantangan.

"Kami lambat menyadari bahwa kami adalah perpanjangan tangan dari penegak hukum," kata Cryan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hsbc standard chartered pencucian uang fincen files

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top