Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah video yang berisi pernyataan dan kritikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap pengelolaan BUMN, khususnya PT Pertamina (Persero), viral beberapa hari terakhir.
Video berjudul “NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI” yang diunggah di YouTube itu berisi pernyataan kontroversial Ahok terhadap perusahaan minyak negara, termasuk adanya dugaan permainan di dalamnya.
Terkait latar belakang unggahan video tersebut, Ahok yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengaku tak tahu. "Bukan saya yang keluarkan (video),” ucap Ahok saat dihubungi Tempo, Kamis (17/9/2020)
Dia juga memastikan adanya transparansi pengadaan dengan sistem digital untuk menghindari berbagai kecurangan. Bahkan, sistem digital direncanakan merambah ke pelaksanaan tata-kelola manajemen secara keseluruhan. “Kami juga sedang siapkan sampai memo disposisi, semua harus digital,” katanya.
Video Ahok yang mengkritik Pertamina beredar melalui akun Politik Indonesia atau Poin di YouTube yang tayang pada 14 September lalu. Video viral itu mengundang jutaan penonton.
Dalam video viral berdurasi 6 menit 39 detik, Ahok mengkritik banyak hal tentang perusahaan. Selama menjabat sebagai komisaris di Pertamina, ia membeberkan masih banyak temuan permainan di dalam perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga
"Kita ubah sekarang soal transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal ada permainan di dalam, masih terjadi," ujarnya.
Ahok mengaku sebetulnya tugasnya sebagai komisaris punya peran vital. "Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk," ujarnya.
Karena itu, Ahok mendorong adanya pemangkasan birokrasi di Pertamina. Misalnya lewat mekanisme kenaikan pangkat jabatan. "Dulu kalau naik pangkat di Pertamina harus lewat Pertamina Reference Level, untuk bisa jadi SVP harus 20 tahunan. Sekarang saya ubah. Harus lewat lelang terbuka," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mempersoalkan masih ada yang memanipulasi gaji di Pertamina. "Ada pejabat yang dicopot, tapi masih dapat gaji dengan besaran seperti di posisi sebelumnya. Padahal semestinya mengikuti jabatan baru. Bayangkan ada yang digaji Rp 75 juta, tidak kerja apa-apa karena gaji pokok dipatok tinggi. Ini yang sedang kita ubah sistemnya," ucapnya.
Selain itu, Ahok juga mengaku kesal dengan jajaran direksi Pertamina soal pembangunan kilang minyak. "Di rapat kemarin kayaknya saya dibuat emosi saat membahas utang US$ 16 miliar. Pertamina ingin eksplorasi di luar negeri padahal di dalam negeri 12 cekungan. You ngapain di luar negeri?" katanya mengulang pernyataannya di dalam rapat tersebut.
Tak hanya Pertamina, Ahok juga mengkritisi soal Kementerian BUMN. "Karena semua RUPS yang menentukan KPI (key performance indicator) itu dewan komisaris dan dewan direksi yang ada di Kementerian BUMN," katanya.
Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.
