Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Politisi PDIP Sindir Ahok, Masalah Internal Jangan Dibeberkan ke Publik

Politisi PDIP mengomentari sikap Ahok yang dinilai bisa memperburuk mood kerja jajaran direksi Pertamina dan Kementerian BUMN.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 16 September 2020  |  20:21 WIB
  Sejumlah kader melintasi papan digital Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Minggu (12/1/2020). - Antara
Sejumlah kader melintasi papan digital Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Minggu (12/1/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI menyayangkan sikap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang membeberkan permasalah  di Kementerian BUMN, khususnya Pertamina kepada publik.

Baru-baru, ini Ahok sempat kesal karena adanya pergantian direksi Pertamina tanpa sepengetahuannya sebagai komisaris utama di Pertamina. Bahkan, Ahok juga mencurigai bahwa direksi Pertamina melakukan 'lobi-lobi' ke Kementerian BUMN untuk memuluskan pergantian direksi.

Menanggapi hal tersebut, Deddy Sitorus selaku anggota Komisi VI DPR RI tidak mengomentari terkait pergantian direksi ‘diam-diam’ di Pertamina tanpa izin Ahok, tetapi mengomentari sikap Ahok. Menurutnya, Ahok bisa mengubah mood bekerja para direksi Pertamina.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Basuki dengan ribut di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan merusak suasana kerja di Pertamina,” tulis Deddy dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2020).

Bahkan Deddy menyindir Ahok. “Kalau beliau paham posisinya, maka masalah yang dia angkat harusnya dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, bukan diumbar kepada publik,” ujarnya.

Basuki menyarankan agar Kementerian BUMN yang membawahi seluruh perusahaan plat merah segara dibubarkan dan diganti menjadi holding yang lebih besar.

Menanggapi hal tersebut, Deddy menilai, pernyataan Basuki tersebut sangat gegabah dan tidak logis. Pasalnya, BUMN di Indonesia tidak sama dengan Singapura, mulai dari landasan filosofis, sejarah kelahiran, tujuan, fungsi, dan kondisi serta sistem politik yang berbeda.

“Jika menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari, karena kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, hal itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran,” kata Deddy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr BUMN pdip ahok
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top