Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto menilai pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut adanya praktik tidak sehat ditubuh Pertamina perlu menjadi catatan serius.
"Publik mesti melihat statement Ahok itu sebagai statment seorang komisaris di Pertamina. Dan itu saya kira wajar karena Ahok sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), kata Politisi PDIP itu kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Menurutnya, Ahok menjalankan tupoksinya sebagai pengawas dan memberi nasihat sebagaimana yang disebut dalam UU BUMN no.19/2003 sehingga tidak perlu ada yang kebakaran jenggot apalagi sampai meminta presiden Jokowi mencopot Ahok. Harus diakui, kata dia, memang banyak persoalan ditubuh Pertamina selama ini.
"Pernyataan Ahok bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara ketat ditubuh Pertamina," kata Darmadi.
Sementara itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan kalau seharusnya Ahok turut serta dalam membenahi Pertamina.
"Nah itu dia. Sebagai Komisaris Utama harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi pertamina dari dalam," kata Baidowi.
Baca Juga
Ahok sebelumnya membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.
Politisi yang akrab disapa Awiek ini memaparkan jika ada yang tidak beres dan tidak sesuai ya luruskan dan koreksi melalui mekanisme yang berlaku di internal korporasi.
Sikap Ahok yang mengumbar ke publik mengenai boroknya Pertamina akan mengundang sorotan publik mengenai peran Ahok di Pertamina.
"Seharusnya, bukan diumbar ke publik melalui media sosial. Hal itu sama halnya dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Maknanya, bahwa Ahok mengumbar kesalahan/kekurangan Pertamina ke publik, itu akan membuat publik bertanya.
Apakah karena tidak mampu membenahi sehingga seolah-olah butuh dukungan publik, katanya mempertanyakan. Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan kalau pernyataan Ahok tersebut bisa menyebabkan suatu sentimen negatif kepada suatu korporasi.
"Persoalan itu perlu diselesaikan bukan dibuat gaduh di publik yang itu berpengaruh terhadap sentimen negatif publik terhadap korporasi," ujarnya.
