Bisnis.com, JAKARTA – Yoshihide Suga harus menunjukkan kemampuannya sebagai Perdana Menteri baru Jepang dengan kemajuan cepat pada tujuan pemerintahannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh mantan menteri ekonomi Jepang Heizo Takenaka. Dia menyebut salah satu tujuan yang harus dikejar oleh Suga adalah memangkas biaya telepon selular.
“Mengelola pemerintahan sangat sulit dan dia tidak berpihak pada faksi mana pun. Suga butuh kesuksesan kecil di awal untuk menunjukkan bahwa kabinetnya kompeten,” ungkap Takenaka dalam sebuah wawancara, seperti dikutip Bloomberg Selasa (15/9/2020).
Suga, yang telah menjadi Kepala Sekretaris Kabinet di masa pemerintahan PM Shinzo Abe, akan menjabat sebagai perdana menteri baru Jepang pada Rabu malam setelah parlemen secara resmi memilihnya sebagai perdana menteri baru.
Suga berjanji untuk mempertahankan kebijakan ekonomi makro pendahulunya, Shinzo Abe sambil mengejar reformasi yang diperlukan.
Dalam beberapa hari terakhir, Suga telah meningkatkan tekanan pada operator telekomunikasi Jepang untuk menurunkan biaya. Minggu ini, dia menegaskan kembali bahwa biaya telepon seluler dapat dipangkas hingga 40 persen.
Baca Juga
Takenakan mengatakan keberhasilan dalam memangkas biaya-biaya tersebut bagi rumah tangga akan memiliki efek yang serupa dengan pengurangan pajak penjualan sebesar 10 persen.
Takenaka terkenal di Jepang sebagai arsitek reformasi yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada awal tahun 2000-an. Dia mendorong bank-bank Jepang untuk menghapus buku pinjaman macet dan juga mengawasi rencana untuk memprivatisasi perusahaan pos.
Takenaka dan Suga memiliki hubungan yang dekat setidaknya sejak 2005. Saat itu, Suga menjabat sebagai wakil Menteri Dalam Negeri Jepang, dan Takenaka menjadi menterinya.
Takenakan menyebut Suga adalah orang terbaik untuk menjalankan kebijakan Abe dan kemungkinan akan membuat kemajuan dalam reformasi.
Mengenai kebijakan moneter, Takenaka mengatakan Suga tidak perlu menekan Bank of Japan untuk membatalkan target inflasi 2 persen, meskipun target tersebut terlihat semakin sulit untuk dicapai.
Dia juga mengatakan Suga tidak boleh menyia-nyiakan modal politik untuk memasukkan perlindungan pekerjaan ke dalam mandat Bank of Japan, karena perubahan tersebut membutuhkan banyak waktu dan usaha.
"Tidak akan ada perubahan pada kerangka kerja BOJ yang secara independen memutuskan kebijakan moneter, sambil berbagi target kebijakan dengan pemerintah," kata Takenaka.
BOJ harus siap berbuat lebih banyak untuk membantu pendanaan perusahaan jika ekonomi memburuk akibat gelombang kedua pandemi virus corona.
