Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Heboh Pasukan Rajawali BIN, Syarief Hasan: Payung Hukumnya tak Jelas

Payung hukum bagi pasukan khusus Rajawali milik Badan Intelijen Negara (BIN) belum jelas sehingga dinilai menimbulkan polemik di tubuh TNI.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 September 2020  |  12:45 WIB
Demo kekuatan Pasukan Rajawali BIN
Demo kekuatan Pasukan Rajawali BIN

Bisnis.com, JAKARTA - Payung hukum bagi pasukan khusus Rajawali milik Badan Intelijen Negara (BIN) belum jelas sehingga dinilai menimbulkan polemik di tubuh TNI.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR, mengingatkan bahwa secara konstitusional Indonesia hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata yakni TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.

TNI adalah komponen utama pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa yang terdiri atas tiga matra yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

"Sementara Polri adalah lembaga penegak keamanan dan ketertiban negara sehingga hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2020) seperti dilaporkan Antara.

Hasan yang juga nggota Komisi I DPR itu menegaskan bahwa tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Karena itu menurut dia, pengamanan yang dilakukan BIN hanya berada dalam ruang lingkup fungsi intelijen sehingga tidak membutuhkan pasukan khusus bersenjata laras panjang.

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengkritik BIN yang alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia namun malah bergerak ke arah yang sangat membingungkan dan jauh dari ruh intelijen yang seharusnya kerja-kerjanya bersifat rahasia.

Ia meminta BIN tetap menjadikan intelijen sebagai semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan membangun kekuatan bersenjata baru yang tidak berada dalam naungan TNI dan Polri.

Menurut dia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2020, BIN berada langsung di bawah presiden, sehingga presiden harus menjelaskan maksud BIN melakukan demonstrasi pasukan bersenjata itu.

"Dan juga mendorong BIN melakukan reformasi internal, menghindari persepsi masyarakat munculnya angkatan bersenjata kelima, dan menghindari kegiatan yang kontraproduktif dengan tugas keintelijenan," katanya.

Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, BIN menampilkan atraksi "pasukan khusus" bernama Rajawali. "Pasukan khusus" mengenakan seragam lapangan taktikal, menyandang kelengkapan komunikasi, perlindungan diri, hingga senjata perorangan --termasuk senjata laras panjang-- beraksi saat inanugurasi peningkatan statuta STIN, di Plaza STIN, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (9/9).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bin badan intelijen negara

Sumber : Antara

Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top