Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bamsoet: Batalkan Hasil Pilkada Bila Langgar Protokol Covid-19

Pengumpulan massa hingga menciptakan kerumuman pada saat kampanye berpotesni dijadikan delik pidana.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 September 2020  |  14:16 WIB
Dua anggota MPR baru dilantik hari ini oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Mereka terdiri dari Prasetyo Hadi (kanan) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah dan Khaerul Saleh (kiri) dari Sulawesi Selatan masing-masing berasal dari Partai Gerindra, Kamis (10/9/2020) - Bisnis.com/John Andhi Oktaveri
Dua anggota MPR baru dilantik hari ini oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Mereka terdiri dari Prasetyo Hadi (kanan) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah dan Khaerul Saleh (kiri) dari Sulawesi Selatan masing-masing berasal dari Partai Gerindra, Kamis (10/9/2020) - Bisnis.com/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar standar kesehatan Covid-19 mengingat masih tingginya tingkat penyebaran wabah mematikan itu hingga kini.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam sambutannya saat melantik dua anggota MPR hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) masing-masing Prasetyo Hadi dari Jawa Tengah dan Khaerul Saleh dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2020).

Menurut Bamsoet, para anggota MPR yang dilantik juga harus ikut mengawal pelaksanaan Pilkada yang kali ini berada di tengah mewabahnya pandemi Covid-19. Dia mengatakan angka kematian akibat wabah itu kini telah lebih dari 8.000 jiwa sehingga sudah pada tingkat mengkhawatirkan.

“Saya mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri agar menindak tegas calon kepala daerah yang melakukan tindak pelanggaran kesehatan Covid-19, kalau perlu (hasilnya) dibatalkan,” ujar Bamsoet.

Dia mengatakan pengumpulan massa hingga menciptakan kerumuman pada saat kampanye berpotesni dijadikan delik pidana karena rentan terhadap penyebaran wabah Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat kalau Pilkada di tengah pandemi tidak hanya membidik pelanggaran money politic atau penyalahgunaan kewenangan aparat sipil negara. Akan tetapi, juga mengatur soal pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Hal terkait protokol kesehatan harus jadi objek pelanggaran yang harus diawasi Badan Pengawas dan penegak hukum terpadu (Gakumdu),” ujarnya.

Akan tetapi apakah hasil Pilkada 2020 bisa dibatalkan atau tidak terkait pelanggatan protokol kesehatan, Arsul mengatakan hal itu tergantung pada tingkat pelanggarannya nanti.

Menurutnya, aturannya harus diciptakan kalau harus sampai pada pembatalan hasil Pilkada.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Bambang Soesatyo covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top