Sindiran Epidemiolog
Soal kesehatan versus ekonomi dalam penanggulangan Covid-19 sempat disorot pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), Pandu Riono dan Tri Yunis Miko Wahyono, saat diwawancara Bisnis pekan lalu.
Pandu Riono menegaskan bahwa zonasi yang dipakai baik Satgas Covid-19 maupun pemerintah daerah tidak tepat. Zonasi inilah yang kerap dijadikan untuk membuka aktivitas ekonomi.
“Jangan pakai zonasi itu sesat,” tegasnya saat ditanya perihal kawasan Jakarta masuk zonasi kuning Virus Corona hingga hari ini, Selasa (8/9/2020), padahal tambahan kasus baru bisa 1.000 lebih sehari.
Namun, Pandu mengatakan, bagi masyarakat untuk bisa melihat kondisi dan menentukan penanganan yang tepat untuk wilayahnya, bisa memantau ketiga indikator, epidemiologis, kesehatan publik, dan fasilitas layanan kesehatan masing-masing, bukan melihat dari zonasinya.
“Jakarta atau tepatnya Jabodetabek itu wilayah berisiko tinggi untuk penularan Covid-19. Sebaiknya jangan ikut-ikutan sesat pakai istilah zonasi warna, tanpa basis yang kurang bisa dipercaya. Kuatkan surveilans, terutama pelacakan kasus, dan promosi 3M yang gencar,” kata dia.
Tri Yunis Miko Wahyono menilai bahwa untuk zonasi, indikator yang digunakan Pemerintah DKI Jakarta kurang tepat.
“Saya bingung juga, sekarang pemerintah daerah itu dengan indikator yang salah dari satgas, yang dipakai dari satgas baik epidemiologis, kesehatan publik, dan layanan kesehatan. Itu semua diskoring dan dijadikan zonasi, merah, oranye, kuning, hijau. Ini menurut saya nggak tepat,” terangnya.
Harusnya, untuk zonasi yang dilihat cukup indikator epidemiologis saja. Kalau berdasarkan indikator epidemiologis, kawasan Jakarta zona merah semua.
Zonasi DKI Jakarta mayoritas kuning lantaran banyak indikator lain selain epdemiologis yang skornya tinggi, seperti indikator fasilitas layanan kesehatan dan kesehatan publik.
Misalnya, indikator kesehatan publiknya dan fasilitas layanan kesehatannya tinggi, akhirnya menarik skoring epidemiologis yang merah menjadi kuning secara keseluruhan. Lalu, ada bantuan seperti fasilitas kesehatan yang sebetulnya punya negara tapi dipakai sama DKI.
Wisma Atlet, contohnya, menjadi salah satu fasilitas negara yang menguntungkan bagi DKI sehingga skoring layanan kesehatannya baik.
