Pekerjaan rumah Kementerian Luar Negeri tampak kian berat seiring dengan mewabahnya Covid-19. Peran diplomasi Indonesia menjadi semakin krusial ketika wabah menyerang.
Kendati penyebaran wabah masih terus melaju di dalam negeri, mesin diplomasi terus hidup meski masih perlu penguatan di berbagai sisi.
Hal utama yang menjadi perhatian pemerintah RI dalam melakukan diplomasi adalah penyediaan vaksin dan juga pengamanan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri.
Namun, itu tak menjadi pekerjaan tunggal pemerintah dari sisi diplomasi. Pasalnya, sejumlah tantangan lain tetap hadir dan membutuhkan langkah diplomasi yang tepat di tengah pandemi virus Corona saat ini, termasuk
Diplomasi Vaksin Covid-19
Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya akses alat kesehatan, obat, vaksin Covid-19 yang merata dan terjangkau untuk semua negara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sebuah kesempatan press briefing pada pertengahan Juli mengungkapkan bahwa diplomasi vaksin terus digaungkan di setiap pertemuan internasional baik di level bilateral maupun kawasan.
"Vaksin adalah game changer yang dapat menjadi titik tolak pemulihan pandemi Covid-19," kata Retno.
Sejauh ini, Indonesia mengupayakan pengembangan vaksin baik bermitra dengan perusahaan asing dan pengembangan secara mandiri dalam negeri. Keduanya dilakukan secara simultan.
Namun, kemitraan dengan luar negeri sudah bergerak lebih progresif. Indonesia secara proaktif melakukan pendekatan dengan Sinovac Biotech Ltd. dan Sinopharm (China) beserta Genexine (Korea Selatan) telah menghasilkan kesepakatan.
Bahkan, Menlu Retno ditemani Menteri BUMN Erick Thohir maraton mengunjungi China dan Uni Emirat Arab, salah satunya untuk meneken komitmen pengiriman bulk vaccine atau bahan aktif farmasi dari vaksin. Bahkan, pemerintah memastikan telah mengamankan 290 juta vaksin Covid-19 pada 2021.
Hal ini memperlihatkan keinginan besar Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan dengan negara lain.
WNI di Luar Negeri
Sementara itu, dari sisi perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri juga dihadapkan dengan tantangan berat, terutama soal pekerja migran Indonesia (PMI). Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan dan tidak bisa pulang karena kesulitan biaya.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai lambatnya pelayanan perwakilan RI di luar negeri akibat work from home (WFH) dapat menyebabkan PMI menjadi undocumented lantaran tidak dapat memperpanjang paspor.
Selain itu, layanan logistik juga masih sangat terbatas. Dari 1,5 juta PMI yang tertahan di Malaysia, misalnya, bantuan logistik yang tersalurkan baru sekitar 450.000 - 500.000 atau sepertiganya saja.
Ilustrasi - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5 - 2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid/19 - Antara.
Dia berharap pemerintah RI dapat menjembatani kebutuhan PMI di luar negeri terutama terkait pemenuhan hak mereka.
"Jangan mendorong pemulangan massal karena potensi penularan tinggi. Harus ada negosiasi. Ini pentingnya diplomasi yang maksimal ke negara setempat agar diberikan relaksasi keimigrasian," paparnya.
Misal, lanjutnya, izin untuk perpanjangan dokumen dan mempermudah perpanjangan kontrak kerja di tengan kondisi pandemi.
Hingga awal September 2020, terdapat 25,33 juta kasus yang tersebar di 216 negara. Sebanyak 1.371 WNI terpapar Covid-19 dengan kasus kematian mencapai 117 orang. Sebanyak 324 WNI masih dalam masa perawatan.
Laut China Selatan Tetap Tegang
Di balik capaian tersebut, langkah tegas pemerintah Indonesia masih dinanti, terutama saat menghadapi ketegangan di Laut China Selatan.
Seperti diketahui, momentum pandemi justru memperlihatkan ketegangan yang semakin panas antara negara besar. Hal itu diakui Menlu Retno dalam konteks Asean.
"Tantangan yang akan dihadapi Asean akan semakin berat di tengah terjadinya rivalitas negara besar di tengah upaya untuk mengelola pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi sosial di kawasan," kata Retno.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan China memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika negara lain sedang sibuk mengurus dampak Covid-19.
Menurutnya, hal itu tampak kentara sekali ketika China tengah unjuk gigi di Laut China Selatan dengan melakukan latihan militer besar-besaran di wilayah yang dipersengketakan.
Terkait hal tersebut, diplomasi Indonesia yang bersifat bebas aktif harus dilakukan secara lebih kreatif. Hubungan kemitraan strategi dengan negara lain perlu dioptimalkan.
Dia berharap Indonesia tak lagi membuang-buang waktu sehingga membahayakan posisi Laut Natuna yang kini diklaim oleh nine dash line China.
"Kita harus lebih tegas sekarang. Tidak bisa lagi mengatakan kita non claiment dan tidak mau terlibat lebih dalam. Kita harus lebih keras dari itu," katanya.
Di luar sisi geopolitik, Reza meyakini jajaran duta besar Indonesia di luar negeri tengah bergerak cepat untuk mempromosikan investasi di Indonesia. Namun, ini juga sangat bergantung pada kondisi berbisnis di dalam negeri, seperti pemilu, demonstrasi kenaikan gaji, dan lainnya.
"Kondisi dalam negeri sangat penting karena sehebat apapun diplomasi, kalau dalam negeri kacau balau ya kacau. Bagaimanapun juga, kalau kita ingin mengundang investasi asing kita harus siap dengan budaya dan standar hukum mereka," ungkapnya.
Dewan Keamanan PBB
Agustus menjadi bulan penting bagi Indonesia. Selain merayakan proklamasi ke-75, Indonesia memimpin Presidensi DK PBB. Indonesia menyelesaikan 50 kegiatan pertemuan, termasuk menghasilkan empat resolusi.
Dalam kesempatan ini, Indonesia juga berupaya memobilisasi masyarakat internasional agar menolak aneksasi Palestina oleh Israel serta menjembatani penyelesaian Intra-Afghan Dialogue.
Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan empat resolusi, yaitu: (i) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL); (ii) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM); (iii) resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali; dan (iv) resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Indonesia telah menyelesaikan Presidensi di Dewan Keamanan PBB yang berlangsung selama Agustus 2020. Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan 4 resolusi, salah satunya tentang personel penjaga perdamaian perempuan - Twitter/@Kemlu_RI
Namun, ada hal yang harus disayangkan ketika salah satu anggota tetap PBB menggunakan hak vetonya sehingga menggagalkan adopsi draf resolusi terkait penanggulangan terorisme.
Resolusi mengenai penanggulangan terorisme telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, tetapi tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
"Indonesia menyayangkan DK PBB gagal mengadopsi draf resolusi tentang penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi [PRR] teroris karena adanya satu suara tidak setuju oleh anggota tetap dewan," kata Wakil tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani dalam pernyataannya.
Dengan sejumlah pencapaian dan tantangan itu, mesin diplomasi Indonesia yang dinakhodai Kemenlu masih harus tancap gas. Pasalnya, tanda-tanda pandemi mereda masih belum juga tampak.
