Bisnis.com, JAKARTA — Semenjak mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail turun kasta menjadi wali kota, Depok selalu di bawah kontrol Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Mahmudi memenangkan pemilihan langsung pertama di Depok pada 2005. Presiden pertama Partai Keadilan, cikal bakal PKS, tersebut menggenapi masa jabatan keduanya setelah menang kontestasi lagi 5 tahun kemudian.
Sepeninggal Mahmudi, partai-partai politik ingin merebut Balai Kota dari pengaruh PKS. Pada Pilwalkot Depok 2015, strategi satu lawan satu atau head-to-head dengan jagoan PKS tetap tidak mampu menggoyahkan status quo.
Pasangan Mohammad Idris-Pradi Supriatna memenangkan Pilwalkot Depok 2015 dengan meraup 411.367 suara atau 61,91% dari total suara sah. Jagoan PKS dan Partai Gerindra tersebut mengalahkan Dimas Oky-Babai Suhaimi yang diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selama Idris memimpin Depok, pengaruh PKS di lembaga legislatif menguat. Pada Pileg 2019, partai berbasis Islam itu mengamankan 12 dari 50 kursi DPRD Depok dari sebelumnya hanya enam kursi. Kekuatan Gerindra pun bertambah satu bangku dengan menguasai 10 kursi.
Kekuatan elektoral itu proporsional dengan perolehan suara Pilpres 2019. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menguasai Depok dengan 57,11% suara, berbanding 42,89% suara yang dikumpulkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Ternyata konstelasi politik nasional berubah dengan bergabungnya Gerinda ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Paket Idris-Pradi digadang-gadang tidak lagi bersatu. Terlebih, penguasaan kursi DPRD melapangkan PKS dan Gerindra mengusung jagoan sendiri.
Tak mau sendirian, Gerindra menggandeng PDIP yang memiliki 10 kursi di DPRD Depok. Pradi diceraikan dari Idris untuk menjadi calon wali kota. Pendampingnya adalah kader PDIP Afifah Alia.
Koalisi besar sudah disiapkan untuk mengkudeta Idris. Namun, PKS makin percaya diri dengan menunjuk kader sendiri bernama Imam Budi Hartono sebagai pendamping petahana.
Model pemilihan 2005 dan 2010 menunjukkan PKS mampu menang dalam kontestasi yang diikuti banyak calon. Pada 2015, kemenangan diraih lewat koalisi dalam kompetisi berformat satu lawan satu.
Cerita berubah pada 2020 ketika PKS tidak perlu mencari calon wakil wali kota dari partai lain. Bila kembali menang untuk kali keempat, status Depok sebagai basis terkuat PKS kian sulit dibantah.
Ditilik dari jumlah penduduk, Depok merupakan kota terbesar ketiga yang menjadi penyelenggara Pilkada 2020 setelah Surabaya dan Medan. Sebanyak 1,8 juta manusia berdiam di Depok pada 2017 berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri.
Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum masih memutakhirkan data pemilih tetap (DPT) Pilwalkot Depok 2020. Sebagai pembanding, DPT Pemilu 2019 sebanyak 1,3 juta orang.
