Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran? Ini Kata Azyumardi Azra

Kemunduran itu juga tercermin dari gencarnya serangan buzzer dan influencer yang menggiring opini dan menyerang pihak yang mengkritisi kebijakan Pemerintah.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 29 Agustus 2020  |  16:59 WIB
Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah, Azyumardi Azra - Antara
Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah, Azyumardi Azra - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Tokoh Azyumardi Azra menilai kondisi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran sehingga mesti menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam seminar bertajuk Demokrasi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan penutupan Sekolah Demokrasi Angkatan II LP3ES, Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya, berdasarkan kajian berbagai Lembaga seperti Freedom House dan The Economist serta Indeks Demokrasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu ditandai dengan terpasungnya kebebasan mengungkapkan aspirasi.

“Orang begitu mudahnya dilaporkan ke polisi dengan pasal karet dan polisi reaktif sekali mengusut jika ada yang mengganggu rezim. Hal ini menunjukkan gejala police state,” ujar guru besar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah ini.

Kemunduran lain juga menurutnya bisa dilihat pada gencarnya serangan yang dilakukan oleh buzzer serta influencer yang menggiring opini dan menyerang para pihak yang mengkritisi kebijakan Pemerintah.

Peretasan laman media massa serta akun media sosial akademisi yang mengkritisi penemuan vaksin Covid-19 yang terjadi baru-baru ini menurutnya bagian serangan buzzer.

Pemerintah saat ini juga menurutnya kian meminggirkan masyarakat sipil sehingga berbagai proses penyusunan undang-undang seperti revisi UU KPK, dan peraturan lainnya, dia nilai tidak melibatkan masyarakat luas. Pemerintah bahkan dia nilai tidak mendengarkan berbagai suara penolakan terhadap rancangan peraturan yang tengah disusun Bersama DPR.

“Kita berada pada titik paling bawah setelah 1999. Memang kita memiliki pemilihan umum yang lancar tapi ada segi lain seperti kebebasan menyatakan aspirasi dan pelibatan masyarakat sipil serta kekuatan politik penyeimbang atau oposisi. Sekarang ini tidak ada Namanya kekuatan penyeimbang. Ini persoalan serius kalau tidak ditangani bisa makin terjerembab,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia perlu selalu melakukan reformasi di bidang ekonomi, sosial, serta pendidikan.

"Jangan sampai terjadi demokrasi alternatif one dominant party seperti di China maupun di Singapura di mana tidak ada kekuatan penyeimbang dari yang bisa mengontrol rezim."

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demokrasi media massa
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top