Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat di sejumlah daerah mengapresiasi upaya PT Pos Indonesia dalam menyalurkqn bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19 dengan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah perwakilan masyarakat dalam Webinar yang dilakukan secara paralel pada belum lama ini. Sedikitnya ada 12 daerah yang dilibatkan yakni Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawasi Selatan, Kalimantan Utara, Sumatra Utara Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Sosial Luwu Sulawesi Selatan Masling Malik mengatakan ada 23.641 Kepala Keluarga (KK) di daerahnya yang menerima BLT program Kemensos tersebut. Dari jumlah itu, tak sedikit warga penerima BST tinggal di pedalaman.
Dengan kerja sama PT Pos Indonesia ini, Masling menambahkan bahwa penyaluran BST bisa lebih cepat dilakukan karena didukung dengan jaringan yang luas.
"Saya support buat teman-teman PT Pos karena penyalurannya ini dilakukan hampir di setiap desa, bahkan yang jauh ke pedalaman,” katanya dikutip dari siaran pers, Minggu (16/8/2020).
Ketua Masika ICMI Orwil Sumsel yang juga merupakan Staf Ahli Walikota Palembang Donny Meilano mengatakan Pos Indonesia mempermudah Masyarakat Penerima BST yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Sejauh ini menurutnya penyaluran BST cukup baik, tetapi ada hal yang mesti jadi catatan penting bagi Pos Indonesia agar tetap proaktif menjaga sosial distancing.
Baca Juga
“Jangan sampai nanti justru ada klaster baru kasus Covid-19 dari PT Pos Indonesia karena ceroboh dalam aktivitas penyaluran BST yang sangat kompleks masyarakat penerima, cukuplah beberapa perusahaan di Palembang yang sudah terpapar seperti Pegawai PT Pusri, BSB, bahkan Kampus Perguruan Tinggi, ini sekedar masukan,” ujar Donny.
Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah mengatakan tanpa dukungan Pos Indonesia selaku distributor penyalur bantuan tersebut, pemerintah daerah tak bisa secara efektif dalam menyalurkan bantuan terhadap warga terdampak Covid-19.
"Ke depannya kita juga akan melibatkan rekan-rekan pemuda, mahasiswa, Karang Taruna, KNPI, untuk sama-sama mengawasi Jaring Pengaman Sosial di Sumsel ini agar tepat sasaran dan sesuai target pemerintah," katanya
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Palembang Risdiyanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan BST periode April-Juni 2020 dan tahap ketiga dibayarkan pada bulan Juli 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya Masyarakat atau Keluarga Penerima merupakan mereka yang terdampak langsung dari Pandemi Covid-19, dengan total bantuan sebesar Rp600.000,-.
“Perlu kami sampaikan, bahwa BST ini bukan untuk perorangan melainkan dihitung satu keluarga atau per-KK,” kata Risda.
Seperti diketahui, penyaluran BST dilakukan sesuai Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam terkait penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyalurkan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai (BST) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia, melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan Himbara.
Dengan jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Pos Indonesia dan Bank Himbara telah meyalurkan BST Kementerian Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 3 tahap yakni pada bulan April, Mei, dan Juni 2020, dengan nilai Rp600.000 per bulan/KPM kepada sebanyak 9 juta KPM.
Untuk mengakselerasi penyaluran BST, dan atas perintah Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Pos Indonesia melakukan sejumlah terobosan. Pertama, penyaluran melalui pelayanan di luar Kantor Pos (komunitas) antara lain kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, dan lainnya yang mendekatkan layanan kepada KPM dan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan agar menghindari antrian dan kerumunan.
Kedua, penyaluran melalui pengantaran langsung ke rumah KPM, khususnya kepada KPM yang tidak bisa hadir di kantor pos dan komunitas karena alasan tertentu seperti disabilitas, KPM yang lanjut usia, sakit, dan lokasi KPM yang Jauh untuk mengakses lokasi pembayaran.
Ketiga, memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga selesai (sampai malam), dan hari libur. Keempat, Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kelurahan, TKSK, lembaga sosial kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip, dll), Pemda serta unsur aparat Kepolisian dan TNI.
Kelima, proses penyaluran di daerah 3T (Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) akan dibayarkan sekaligus untuk tiga tahap. Hal ini dimaksudkan agar proses salur lebih efektif, memudahkan dan meringankan KPM (menghindari timbulnya ongkos dan waktu untuk berangkat dan pergi dari rumah ke lokasi distribusi BST).
Keenam, Pos Indonesia juga melakukan penyaluran BST ke daerah dengan kategori khusus, yaitu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, dan/atau perbatasan antar negara (daerah 3T: terluar, terpencil, dan terdepan) juga daerah yang memiliki keterbatasan akses geografis dan infrastruktur tunai.
Koordinator Fomapeta (Forum Pemuda Pelajar Kota Ternate) Al Akbar M. Dal mengatakan terkait skema pendistribusian yang dilakukan oleh Pos Indonesia dirasa sudah tepat seperti pembayaran melalui counter-counter di kantor pos yang berbasis komunitas dan penyaluran langsung dari rumah ke rumah bagi yang tidak mampu ke Kantor Pos.
Muammar Alkadafi , Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminqn Mutu (LP3M) Universitas Abdurrab Pekanbaru mengatakan Pos Indonesia memiliki sumber daya untuk bisa menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
