Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok pergerakan Palestina mengeritik kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab karena dinilai tidak membantu kepentingan mereka dan Hamas mengecam perjanjian tersebut.
"Kesepakatan ini jelas tidak membantu kepentingan rakyat Palestina, tapi membantu narasi Zionis. Perjanjian yang terus mendukung pendudukan Israel ini mengabaikan hak-hak rakyat Palestina kami dan bahkan melanjutkan kejahatan terhadap rakyat kami," kata juru bicara Hamas, Hazerm Qassem dalam pernyataannya seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (14/8/2020).
Gerakan Fatah mengatakan Uni Emirat Arab telah 'mengabaikan kewajiban nasional, agama, dan kemanusiaan' terhadap kepentingan Palestina. Bahkqan anggota Komite Eksekutif Palestinian Liberation Organization (PLO), Hanan Ashrawi mengatakan Uni Emirat Arab 'membuka perjanjian rahasianya' dengan Israel.
"Israel mendapat hadiah karena tidak mendeklarasikan secara terbuka tindakan ilegal apa yang mereka lakukan pada Palestina dan terus-menerus sejak awal pendudukan," kata Ashrawi di akun Twitter miliknya.
Sementara itu, Yordania menyatakan kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab dapat mendorong proses negosiasi perdamaian yang terhenti.
Akan tetapi, hal itu bisa terwujud jika kesepakatan itu mendorong Israel menerima negara Palestina di tanah yang Israel duduki dalam perang Arab tahun 1967.
"Jika Israel memperlakukannya sebagai insentif untuk mengakhiri pendudukan, maka akan menggerakan kawasan menuju perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dalam pernyataannya.
Safadi mengatakan kegagalan Israel dalam melakukan ini hanya akan memperdalam konflik Arab-Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun serta mengancam keamanan kawasan secara keseluruhan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak perjanjian itu. Juru bicaranya, Abu Rudeineh, membacakan pernyataan Abbas di Ramallah, Tepi Barat.
"Perjanjian itu mengkhianati Yerusalem, Al-Aqsa, dan kepentingan rakyat Palestina," katanya.
