Bisnis.com, JAKARTA — Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI mendapat beragam tanggapan dari politisi Senayan terutama dari kalangan parpol non-pemerintah.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Aboebakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari pidato presiden hari ini, yakni tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pidato presiden hanya menyinggung soal penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, pengelolaan hakim oleh Mahkamah Agung serta proses e-court.
Padahal, dia menilai ada persoalan hukum yang aktual yang sempat menghebohkan Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.
“Beberapa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan oleh kasus pelarian terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan penegak hukum. Belum lagi beberapa kasus yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak,” katanya usai menghadfiri sdiang paripurna tersebut, Jumat (14/8/2020).
Oleh karena itu, dia menyayangkan presiden hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court dalam pidato kenegaraannya.
Baca Juga
Kasus-kasus tersebut, imbuhnya, menjadi atensi yang luar biasa dari publik karena menciderai rasa keadilan masyarakat. Dia menyatakan adanya oknum penegak hukum yang ternyata main mata dengan buron merupakan indikator rendahnya integritas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Politikus dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa sejatinya rakyat ingin hal itu disinggung oleh presiden dalam pidatonya.
"Presiden perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh proses penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, politikus Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pidato Presiden Jokowi pada perhelatan tahunan itu cenderung normatif, bahkan berbeda jauh dengan yang dirasakan masyarakat saat ini.
"Bicara lompatan besar dalam momentum krisis ini, pemerintah juga ketinggalan. Bukan lompatan besar yang diraih tetapi terjerumus dalam pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen," kata Anggota Komisi V DPR itu.
Irwan menyebut, kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 terbukti tidak berjalan baik, yang ditandai dengan marahnya Presiden Jokowi secara berkali-kali kepada jajaran menteri karena lamban menangani wabah ini.
"Kesiap-siagaan dan kecepatan kerja kabinet Jokowi seperti kalau tidak ada peristiwa Covid-19 biasa-biasa saja, malah cenderung lamban," kata Irwan yang mengikuti Sidang Tahunan MPR secara virtual.
Selain itu, legislator asal Kalimantan Timur itu juga menilai realisasi berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat di masa pandemi masih rendah, bahkan iuran BPJS Kesehatan dan tarif listrik mengalami kenaikan.
