Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Nurhadi, KPK Panggil Eks Pegawai Anak Perusahaan Lippo

Nurhadi dan Rezky Herbiyono bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) pada 16 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 05 Agustus 2020  |  11:17 WIB
Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan
Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan "Berani Lapor Hebat" di gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (26/3/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Mereka adalah seorang PNS bernama Kardi, 2 karyawan swasta bernama Doddy Aryanto Supeno dan Indra Hartanto, ibu rumah tangga bernama Irawati, dan wiraswasta bernama Indra Hartanto.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (5/8/2020).

Diketahui, Doddy Aryanto Supeno merupakan mantan Pegawai anak Perusahaan Lippo Group, PT Artha Pratama Anugerah. Doddy sempat terlibat perkara penundaan pelaksanaan putusan pengadilan terkait perkara perdata yang melibatkan dua anak usaha Grup Lippo di PN Jakarta Pusat.

Dalam persidangan terhadap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro Januari 2019 lalu, jaksa sempat mengungkap dalam BAP, Doddy mengaku pernah berkomunikasi dengan mantan petinggi Lippo, Suhendra Atmadja. Komunikasi itu terkait pemberian kepada Nurhadi.

Sebelumnya, Nurhadi dan Rezky Herbiyono bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) pada 16 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016.

Ketiganya kemudian dimasukkan dalam status DPO sejak Februari 2020. Untuk tersangka Hiendra saat ini masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun, penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar, dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK lippo group Nurhadi
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top