Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ahmad Hosein Hutagalung dan Mulyani. Keduanya adalah tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019.
Ahmad dan Mulyani bakal bakal ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2020. Ahmad ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Mulyani ditahan di Rutan K4 KPK Gedung Merah Putih.
"Dua tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto Selasa (28/7/2020)
Karyoto mengatakan, kedua tersangka telah menjalani protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Karyoto mengatakan salah seorang tersangka lain yakni Nurhasanah kedapatan reaktif saat menjalani rapid test.
"Sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan (terhadap Nurhasanah) yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Karyoto.
Sebelumya, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 11 orang Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019 yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Baca Juga
Kesebelas Anggota DPRD itu adalah Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), Syamsul Hilal (SHI), dan Robert Nainggolan (RN).
Selanjutnya, Ramli (R) Layani Sinukaban (LS), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Irwansyah Damanik (ID).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020.
Para tahananan ditempatkan secara terpisah. Untuk Tersangka SH, R, SHI, ID,MA dan IB akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, tersangka RN,LS, JS,JH dan RPH di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
KPK pada Kamis (30/1/2020) telah menetapkan 14 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara periode 2004 - 2019 atau 2014 - 2019 sebagai tersangka. 14 orang tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho.
Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.
Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara tahun 2015.
Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.
