Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri tengah mengevaluasi pelaksanaan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait dengan pendidikan di masa pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na’im mengatakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan, salah satunya dalam pembukaan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di zona hijau.
“Meskipun di zona hijau, sekolah PAUD paling cepat baru boleh dibuka pada November 2020,” tegasnya, Selasa (28/7/2020).
Peserta didik, orang tua, dan pendidik harus memperhatikan bahwa sekolah yang boleh dibuka harus mengikuti pemetaan zonasi Covid-19 dilihat dari kabupaten/kota, bukan per kecamatan.
“Seperti di Sumenep, yang sudah melakukan tatap muka, padahal zonanya zona oranye. Ini evaluasinya perlu disesuaikan dengan pemetaan penulaaran Covid-19 kabupaten/kota, bukan per kecamatan,” jelas Ainun.
Kemudian di Pariaman, dilaporkan beberapa sekolah terlanjur melakukan tatap muka pada awal tahun ajaran baru 13 Juli 2020, dan ternyata gurunya positif Covid-19.
“Ini termasuk zona hijau pas awal tahun ajaran baru. Kemudian setelah ada yang positif langsung dihentikan sekolah tatap muka dan mengubah menjadi ke zona kuning,” tambah Ainun.
Selanjutnya, di Kupang yang pada awal tahun ajaran baru berada di zona hijau. Kemendikbud melakukan evaluasi terkait pembukaan PAUD, karena kemudian zonanya berubah menjadi kuning.
“Di sana ada belajar tatap muka untuk kelas PAUD tapi tidak memberlakukan protokol kesehatan, tidak jaga jarak, tidak pakai masker atau pelindung apa pun. Sekolah ini diharapkan bisa menyesuaikan dengan pemetaan dan SKB 4 Menteri,” ungkapnya.
Kemendikbud saat ini tengah berupaya agar sekolah di zona kuning bisa tetap buka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
“Ini masih dalam pembahasan, misalnya jumlah anak yang datang dibatasi jadi maksimal 5 orang. Intinya akan diatur sedemikian rupa supaya risikonya bisa diperkecil,” imbuh Ainun.
