Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BPK: Anggaran Naik, Penurunan Kemiskinan Melambat

Pada 2004, anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp240 triliun. Kini pada 2020, anggaran terebut naik menjadi Rp2.300 triliun.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 24 Juli 2020  |  08:11 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz (keempat kiri) didampingi anggota BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4). - Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz (keempat kiri) didampingi anggota BPK menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4). - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA  - Penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini berjalan semakin lambat, tidak sesuai dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang semakin bertambah setiap tahun. 

“Anggaran kemiskinan dalam APBN meningkat hampir 10 kali sejak 2004,” kata Harry Azhar Azis, Anggota VI BPK, dalam diskusi daring “Ketimpangan di Masa Pandemi” oleh Pancasilanomic Academy, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (24/7/2020).

Catatan Harry, pada 2004, anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp240 triliun. Kini pada 2020, anggaran terebut naik menjadi Rp2.300 triliun.

Menurut Harry pengelolaan keuangan negara saat ini masih belum sesuai dengan tiga prinsip pengelolaan negara yang digariskan oleh konstitusi, yaitu terbuka, bertanggung jawab, dan memakmurkan. 

“Anggaran negara saat ini belum memakmurkan masyarakat, karena masyarakat miskin terus bertambah, apalagi di masa pandemi sekarang,” tambah Harry. 

Dalam forum diskusi yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Karimi menambahkan ketimpangan di Indonesia masih tinggi, yakni di 0,381 per Maret 2020. Kesenjangan aset masih 0,80 dan ketimpangan lahan sebesar 0,68.

“Rumah Tangga yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa mengalami penurunan pendapatan,” kata Karimi.

Fakta lain ialah rumah tangga petani Indonesia menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Pasahal, kalau mau produktif, petani paling tidak harus punya lahan 3 hektare.

Selama pandemi ini, Karimi meminta pemerintah perlu mendorong Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan akses keuangan formal yang mudah, misal berupa pembiayaan kredit hingga digitalisasi.

Selama PSBB seharusnya basis online untuk usaha mikro dan kecil di dorong agar aktivitas usaha mereka tetap hidup. Dengan demikian, pemerintah akan dengan sendirinya mendorong ekonomi lokal.

Sementara itu, Didin Damanhuri, guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, menambahkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia semakin tinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebagai salah satu indikatornya adalah 2 persen penduduk Indonesia menguasai aset finansial sebesar 85 persen dari seluruh aset finansial di Indonesia.

“Saat ini negara kita adalah ketiga tertimpang di dunia,” kata Didin, dalam forum diskusi yang sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk kemiskinan
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top