Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Tak Bisa Lagi Memperpanjang Pencegahan Harun Masiku

Ditjen Imigrasi menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap buron kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku tak bisa diperpanjang untuk ketiga kalinya.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 21 Juli 2020  |  14:05 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 - 2024, Harun Masiku masih belum berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudah enam bulan, mantan Caleg PDIP itu berstatus buron. KPK sendiri sudah dua kali mengeluarkan surat pencegahan keluar negeri terhadap Harun.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan, lembaga antirasuah tidak bisa melakukan perpanjangan pencegahan ke luar negeri untuk ketiga kalinya kepada Harun Masiku. .

"Merujuk Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, Selasa (21/7/2020).

Arvin menjelaskan sesuai Undang-Undang yang berlaku pencegahan bepergian keluar negeri dapat dilakukan dua kali permintaan. Sehingga, masa pencegahan hanya berlaku selama satu tahun.

"Kalau ditotal ya cuma 12 bulan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri Harun Masiku. Harun adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019 - 2024.

Dia sudah menjadi buronan KPK selama enam bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

"Dalam rangka mendukung proses penyidikan, KPK memperpanjang masa mencegah/melarang bepergian ke luar negeri terhadap tersangka HAR," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).

Ali mengatakan, Harun dicegah ke luar negeri terhitung sejak 10 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan enam bulan ke depan.

"Surat permohonan perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri tersebut telah KPK kirimkan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK buronan Ditjen Imigrasi Harun Masiku
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top