Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap banyak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini. Dia meminta lembaga tersebut ikut mengawal akuntabilitas kementerian dan lembaga dalam situasi luar biasa di tengah pandemi Covid-19.
“Saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” kata Presiden saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), seperti BPKP dan LKPP agar mampu menjadi bagian dari solusi percepatan.
Selain itu, Kepala Negara juga telah meminta aparat penegak hukum untuk mengedepankan aspek pencegahan, memperkuat tata kelola yang baik, trasparan, dan akuntabel.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut banyak digunakan untuk bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa belanja pemerintah adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi negatif pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran.
Baca Juga
Presiden telah menyatakan Indonesia dalam kondisi kritis kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan laporan yang dia terima, pada kuartal kedua tahun ini pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Tanah Air minus 4,3 persen.
Dia berharap pada kuartal ketiga belanja pemerintah dapat mengkatrol pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa menutup tahun ini dengan angka positif.
Adapun, Presiden telah membentuk tim khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap koordinasi setiap kebijakan akan lebih mudah sehingga dua sektor utama, yakni penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan.
