Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah proposal yang diajukan Menteri Urusan Agama Malaysia untuk menangkap dan mendidik kaum transgender menuai kritik dari para aktivis domestik.
Aktivis sejumlah organisasi di Malaysia menilai rencana tersebut mencederai hak asasi manusia.
Zulkifli Mohamad yang berasal dari koalisi partai Perikatan Nasional yang berkuasa baru-baru ini mengumumkan bahwa dia telah memberikan lisensi penuh kepada otoritas Islam untuk memastikan orang-orang transgender kembali 'ke jalan yang benar'.
“Islam adalah agama yang ingin mendidik. Kami akan bekerja menuju upaya terkoordinasi dari semua lembaga di bawah sayap urusan agama di kementerian yang diawasi perdana menteri," katanya dalam sebuah posting Facebook.
Mitch Yusmar Yusof, Direktur Eksekutif Seed Foundation yang merangkul komunitas transgender, mengungkapkan kebijakan ini akan mendorong terjadinya kekerasan main hakim sendiri.
"Kami melihat ini terjadi selama pemerintahan Barisan Nasional dan tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu, ”kata Mitch dikutip dari South China Morning Post.
Baca Juga
“Identifikasi kambing hitam atau target yang paling mudah, buat pernyataan, dapatkan kepercayaan dan suara publik. Kami telah menjadi tas tinju mereka terlalu sering, kami tahu kapan ancamannya serius,” tegas Mitch.
Perikatan Nasional terdiri dari faksi-faksi sempalan Pakatan Harapan serta para pemimpin dari koalisi Barisan Nasional yang terkenal kejam dalam menentang perbedaan pendapat dengan menggunakan undang-undang seperti Undang-Undang Sedisi di era kolonial.
Sejak Perikatan Nasional berkuasa, penyelidikan polisi telah dilakukan terhadap beberapa politisi oposisi, seorang aktivis anti-korupsi dan beberapa anggota serikat buruh yang memprotes dugaan pelanggaran perburuhan.
Portal berita Malaysiakini menghadapi tuntutan atas penghinaan terhadap proses persidangan, sementara wartawan dari kantor berita internasional Al Jazeera sedang diselidiki atas keterlibatannya dalam sebuah film dokumenter tentang serangan imigrasi selama lockdown akibat virus Corona.
Para aktivis mengatakan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah target populer bagi para politisi yang berusaha menopang dukungan dari suara konservatif.
Hukum Islam Malaysia sendiri melarang homoseksualitas dan hukum sekulernya mengkriminalkan aktivitas seks yang dinilai 'tidak wajar'.
Undang-undang tingkat negara mengizinkan hukuman fisik untuk hubungan seksual sesama jenis, sementara terapi konversi - termasuk konseling agama - adalah hal biasa.
Pengacara HAM dan komisioner Komisi Yuridiksi Internasional Ambiga Sreenevasan mengatakan pernyataan menteri itu tidak dapat diterima dan menyoroti kurangnya perlindungan hukum dan diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat yang terpinggirkan di Malaysia.
"Alih-alih memastikan bahwa hak asasi manusia dan martabat semua orang dihormati dan dilindungi, menteri, melalui pernyataannya, bergerak ke arah yang berlawanan dengan mengadvokasi tindakan negara terhadap orang-orang yang termasuk dalam kategori minoritas terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender," katanya.
