Bisnis.com, JAKARTA - China mengatakan akan memberikan sanksi kepada institusi dan individu Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan usai Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif dan undang-undang baru yang mengatur tindakan hukuman atas penanganan Beijing terhadap Hong Kong.
Sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri China mengatakan langkah Trump untuk menandatangani Undang-Undang Otonomi Hong Kong menjadi hukum adalah pelanggaran norma hubungan internasional dan gangguan serius dalam urusan dalam negeri China.
"Pemerintah China dengan tegas menentangnya dan mengutuknya. Untuk melindungi kepentingannya yang sah, China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi dan individu AS yang terkait," kata Kemenlu China dalam pernyataannya, dilansir South China Morning Post, Rabu (15/7/2020)
Pernyataan itu tidak memberikan rincian sanksi yang akan dijatuhkan pada individu dan institusi AS. Kemenlu juga menambahkan bahwa upaya AS untuk memblokir implementasi hukum keamanan nasional di Hong Kong akan sia-sia.
Trump menandatangani Undang-Undang Otonomi Hong Kong serta perintah eksekutif yang mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial Hong Kong. Trump mengatakan disahkannya beleid itu berarti Hong Kong akan diperlakukan sama seperti China daratan.
"Tidak ada hak istimewa khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor teknologi sensitif," katanya.
Baca Juga
Perintah eksekutif itu adalah langkah teranyar dalam pembalasan Washington atas pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong oleh Beijing.
Trump mengatakan peraturan baru itu memberi AS kewenangan kuat untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas yang terlibat dalam memadamkan kebebasan Hong Kong.
Undang-undang tersebut mengatur sanksi wajib terhadap setiap orang asing yang berkontribusi secara material terhadap pelanggaran komitmen China terhadap Hong Kong, berdasarkan Deklarasi Bersama China-Inggris dan Undang-Undang Dasar Hong Kong.
Deklarasi bersama tersebut menetapkan syarat-syarat untuk penyerahan Hong Kong dari pemerintahan Inggris ke China pada 1997 dan menetapkan bahwa kota tersebut akan menikmati otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun hingga setidaknya 2047.
Kendati AS dan China telah bergulat dalam banyak hal mulai dari isu perdagangan hingga Covid-19, Laut China Selatan menjadi ranah paling potensial bagi dua negara besar ini untuk mengerahkan kapal perang dan jet tempur mereka.
Dilansir Bloomberg, Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan berencana mengerahkan lebih banyak pasukan AS untuk menghadapi China. Angkatan Laut AS tampaknya sudah mulai meningkatkan operasi "kebebasan navigasi" yang menantang klaim teritorial Beijing. Awal bulan ini, dua kapal induk AS melakukan latihan militer di Laut China Selatan.
Pada Senin (13/7/2020) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo menyatakan bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan melanggar hukum.
