Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah yang akan maju kembali pada Pilkada Serentak 2020 tidak menggunakan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada.
“Dilarang keras Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” katanya di Kantor Kemendagri, Senin (13/7/2020).
Dia menerangkan, bantuan sosial di saat pandemi tidak mungkin dihentikan. Sebab, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial Covid-19.
Anggaran bantuan sosial tersebut menyangkut fasilitas kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, dan sosial safety net atau jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, dia membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana. Pasalnya Pilkada Serentak 2020 dinilai akan menjadi ajang untuk adu gagasan upara kontestan menangani Covid-19 dan dampaknya.
“Kepala daerah akan all out menangani Covid, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan, sehingga kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait Covid-19 itu,” bebernya.
Baca Juga
Menurutnya, Pilkada serentak di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” terangnya.
Adapun, Mendagri mendorong tingginya angka partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2020 demi legitimasi pemimpin daerah yang kuat. Dia menargetkan tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai kisaran 82 persen atau seperti capaian pemilihan presiden pada 2019.
“Makin tinggi partipasi pemilih menunjukkan bahwa legitimasi yang terpilih nanti akan sangat kuat sekali untuk menjadi seorang kepala daerah, kita mengharapkan partisipasi pemilih setinggi-tingginya,” katanya.
