Bisnis.com, JAKARTA - Pengendalian wilayah perbatasan antarnegara menjadi salah satu poin yang ditekankan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Dalam rapat itu Jokowi mengatakan fokus perhatiannya pada kasus Covid-19 yang kembali melonjak. Apalagi, dalam lima hari terakhir penambahan kasus baru per hari selalu melonjak di atas 1.500 orang.
"Dalam hal ini mobilitas lintas wilayah harus menjadi perhatian, karena juga ada peningkatan kasus yang berasal dari luar negeri," ujarnya dalam ratas tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah memprioritaskan 8 provinsi dalam upaya pengujian secara masif, pelacakan secara agresif, dan peningkatan fasilitas rumah sakit. Presiden menyebut 7 provinsi di antaranya adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Papua.
Poin terakhir Presiden Jokowi adalah mengenai komunikasi yang partisipatif. Dia meminta jajarannya untuk membangun komunikasi yang membangun kepercayaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan data lapangan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat.
Terkait dengan pengamanan wilayah, berdasarkan catatan Bisnis, para prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Malaysia telah diperintahkan untuk memperketat penjagaan pada pertengahan Juni lalu.
Baca Juga
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto menegaskan perintah untuk memperketat penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mencegah semua kegiatan ilegal.
“Selaku Pangkoops Kodam VI Mulawarman saya memerintahkan prajurit yang bertugas di perbatasan untuk memperketat penjagaan,” ujar Pangdam Mulawarman di Balikpapan, Sabtu (20/6/2020).
Pada pertengahan Juni, Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memantau kondisi perbatasan negara Indonesia - Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT.
Kedua menteri tersebut hadir di kawasan perbatasan tersebut guna memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi.
Kawasan tersebut juga merupakan salah satu perbatasan yang masuk dalam program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat.
