Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri tidak hanya memberikan laporan dalam rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Dia juga meminta laporan tersebut tidak bertele-tele.
“Nanti saya harap yang disampaikan bukan laporan, tapi apa yang harus kita kerjakan, problem lapangan apa dan pendek-pendek. Kita ingin segera bergerak di lapangan,” kata Presiden membuka rapat.
Presiden juga menegaskan untuk para menteri memberikan tanggapan mengenai kondisi terkini yang menjadi perhatiannya. “Tolong tidak usah memberikan laporan tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut Jokowi menyampaikan perhatian kepada kasus Covid-19 yang kembali melonjak. Seperti diketahui bersama, dalam lima hari terakhir penambahan kasus baru per hari selalu melonjak di atas 1.500 orang.
“Saya ingin memberikan apa yang harus segera kita lakukan menyikapi kenaikan kasus positif kasus baru yang bertambah,” kata Presiden.
Jokowi mengatakan, pertama, memprioritaskan 8 provinsi dalam upaya pengujian secara masif, pelacakan secara agresif, dan peningkatan fasilitas rumah sakit. Presiden menyebut 7 provinsi di antaranya adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Papua.
Baca Juga
Jokowi juga mengatakan untuk mengendalikan wilayah perbatasan. Dalam hal ini mobilitas lintas wilayah harus menjadi perhatian, karena juga ada peningkatan kasus yang berasal dari luar negeri.
Arahan ketiga Presiden Jokowi adalah mengenai komunikasi yang partisipatif. Dia meminta jajarannya untuk membangun komunikasi yang membangun kepercayaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan data lapangan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, sebelumnya Jokowi sempat menumpahkan kekesalan kepada para menteri karena tidak perkembangan signifikan dari percepatan penanganan Covid-19, baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi. Presiden bahkan mengeluarkan ancaman untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet.
Namun, sekitar 2 pekan setelahnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa perombakan kabinet tidak lagi relevan. Pasalnya teguran keras Presiden Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju pada sidang paripurna 18 Juni 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga dalam penanganan Covid-19.
“Ini progres yang bagus. Jadi kalau progres bagus, ngapain reshuffle. Intinya begitu. Tentunya dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus,” kata Pratikno seusai konferensi pers terkait Peringatan HUT ke-75 RI, Senin (6/7/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
