Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pakar: Penting Diatur Dalam UU

Pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui undang-undang akan memperkuat nasionalisme.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Juli 2020  |  10:39 WIB
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita - ANTARA/M Agung Rajasa
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan agar Pembinaan Ideologi Pancasila diatur melalui sebuah undang-undang terus bertambah dari kalangan akademisi. Hal itu dimaksudkan agar nilai-nilai ideologi negara dapat memperkuat nasionalisme.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita mengatakan pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui sebuah undang-undang sangat diperlukan. Produk legislasi itu akan mampu melindungi ideologi Pancasila secara berkesinambungan.

Nilai-nilai yang berkesinambungan, ujar Romli,  kemudian akan memperkuat nasionalisme anak bangsa.

“Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditanamkan dan diamalkan oleh setiap warga negara. Karenanya, perlu regulasi khusus yang menjadi payung hukum bagi pembinaan Pancasila,” ujar Romli, Jumat (10/7/2020).

Romli mengatakan pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting untuk dilakukan bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah.

Sedangkan pengaturan PIP dalam UU nantinya lebih mengatur koridor pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Apalagi Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pembinaan Ideologi Pancasila penting diatur dalam Undang-undang," kata Romli.

Romli mengatakan pengaturan PIP dalam UU harus memastikan untuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila agar tidak terpengaruh konflik pemikiran liberalisme dan marxisme. Begitu juga dengan pengaruh kolonialisme yang antinasionalisme.

"Sehingga hukum yang akan diterapkan berdasarkan nilai Pancasila adalah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah serta berbasis hukum adat," kata Romli.

Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono juga menyatakan setuju pembinaan Pancasila diatur dengan UU.

Selama ini pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Menurut Bayu, penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Jadi ada peluang pengaturannya ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Bayu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pancasila
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top