Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai sudah saatnya merealisasikan digitalisasi dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu.
Hal itu ditegaskan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber pada diksui bertajuk 'Era Normal Baru' bersama Wakil Ketua MPR, Fadel Mohammad di Press Room MPR, Senin (6/7/2020).
Menurutnya, memasuki pola hidup new normal, semua bidang kehidupan perlu melakukan penyesuaian, termasuk di bidang pemilihan umum melalui digitalisasi Pilkada.
"Contohnya Pemilu atau Pilkada. Sudah waktunya Indonesia mengembangkan digitalisasi dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada,” katanya.
Bamsoet menilai dalam tahap awal bisa dimulai dari Pilkada hingga berjenjang sampai ke pemilihan presiden. Dengan demikian, jika kelak pandemi Covid-19 maupun wabah lainnya kembali menimpa Indonesia, demokrasi menjadi tidak terganggu.
“Digitalisasi pemungutan suara melalui barcode menjadi sebuah keniscayaan,” katanya.
Baca Juga
Selain menghemat anggaran kotak suara, bilik suara, kerta, penggunaan tinta juga menjadi hemat triliunan rupiah selain efektif dan tidak perlu menunggu hasil perhitungan suara dalam waktu lama. “Cukup dalam hitungan menit sudah tahu hasilnya," ujar Bamsoet.
Mantan Ketua DPR tersebut menekankan bahwa walaupun tak bisa dilakukan dalam waktu dekat, minimal pengembangan digitalisasi Pemilu sudah dimulai sejak sekarang. Dengan demikian, jelasnya, di masa depan Indonesia bukan lagi semata menjadi negara demokrasi terbesar dunia, melainkan juga menjadi negara demokrasi yang inovatif.
Indonesia akan memasuki Plkada Serentak pada 9 Desember dengan melibatkan 270 provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pilkada Ssrentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.
"Karena dinilai berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tokyo, Yuriko Koike hari ini terpilih kembali menjadi Gubernur Tokyo. Dia menjadi wanita pertama yang memimpin Tokyo selama dua periode. Hal ini menunjukan, pandemi Covid-19 tak hanya sekadar menguji kualitas kepemimpinan di tingkat nasional negara, melainkan juga di tingkat lokal," pungkas Bamsoet.
