Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tolak E-Votting, KPU Pastikan Kultur Pemilu Langsung Tetap Berjalan

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tidak melakukan e-voting pada Pilkada Serentak 2020 setelah mempelajari pengalaman pemilu di sejumlah negara.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 06 Juli 2020  |  11:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sambutan saat Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4) tambahan sebanyak 456.256 orang dan meluncurkan alat perlengkapan pencegahan Covid-19 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO - Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sambutan saat Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4) tambahan sebanyak 456.256 orang dan meluncurkan alat perlengkapan pencegahan Covid-19 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO - Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kultur pemilihan umum atau pemilu secara manual akan tetap dipertahankan meskipun sejumlah pihak mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tengah tren naiknya kasus Covid-19 secara nasional.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan langkah itu diambil setelah mempelajari pengalaman pemilu di sejumlah negara yang menggunakan e-votting untuk pemungutan suara.

“Ada banyak masukan supaya pakai online, tetapi menurut saya kita jangan menghilangkan kultur pemilu itu tetap manual. Tetapi begitu Pemilu sudah selesai dihitung semua orang menyaksikan di TPS itu kan betul-betul party, waktu mau direkap baru kita gunakan teknologi informasi,” kata Arief saat memberi keterangan di BNPB, Jakarta, pada Senin (6/7/2020).

Dia mengungkapkan penggunaan TIK di dalam rekap suara telah sempat dilakukan melalui Sistem Penghitungan Hasil Pemilu/Pilkada atau Situng pada tahun lalu.

“E-rekap ini yang mau kami dorong ketika revisi UU ini dilakukan termasuk pada Pemilu 2024, e-rekap itu ditetapkan sebagai hasil pemilu resmi,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengatakan siap untuk menggelar Pilkada serentak itu. Meskipun, harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

"Intinya kami siap semuanya. Hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan, mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan," kata Ganjar, Selasa (9/6/2020).

Ganjar mengatakan, proses Pilkada saat ini memang harus berbeda. Ada banyak rutinitas yang diubah, misalnya cara kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa besar, melainkan menggunakan medsos dan platform digital lainnya.

"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting. Hari ini sebenarnya saatnya kita pakai e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang. Namun, harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," terangnya.

Ganjar juga mengaku ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan e-voting digunakan saat Pilkada berlangsung. Dengan mekanisme itu, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara, karena dimanapun dia berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.

"Dengan e-voting, orang bisa nge-vote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya ingin ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," ujar Ganjar.

Disinggung terkait penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung nanti, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan. Namun, dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada 2020 covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top