Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ketua MPR: Jangan Ada Pembiaran Pelanggaran Protokol Kesehatan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai peningkatan pasien Covid-19 menjadi bukti belum efektifnya peran aparatur dalam mengendalikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 14 Juni 2020  |  17:15 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. - Antara
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah akibat adanya pembiaran sehingga dikhawtirkan bisa jadi preseden pada era penerapan pola hidup baru atau new normal.

Oleh karena itu dia mengingatkan agar tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar dan merugikan jutaan orang.

"Saya prihatin dengan besarnya laju pertambahan jumlah pasien Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Laju peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan itu terjadi karena pembiaran atas ketidakpatuhan sekelompok warga pada protokol kesehatan," kata Bamsoet, Minggu (14/6/2020).

Mantan Ketua DPR itu menegaskan bahwa data dan kecenderungan pertambahan pasien Covid-19 menjadi bukti belum efektifnya peran aparatur pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan sepanjang periode penerapan PSBB.

Ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional maupun di gerbong kereta rel listrik (commuter line).

"Kerumunan penjual-pembeli di pasar tradisional dan kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan penyebaran Covid-19. Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional reaktif covid-19," ujarnya.

Politisi Parati Golkar tersebut menambahkan bahwa ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan sepanjang periode PSBB bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan pola hidup baru. Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran.

"Karena itu, sebelum dan selama penerapan pola hidup baru, saya mengingatkan aparatur semua pemerintah daerah untuk makin peduli dan tegas dalam mengendalikan pergerakan atau mobilitas warga di ruang publik. Tidak boleh lagi ada pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan, karena risikonya sangat besar," kata Bamsoet.

Dia mencontohkan Kota Beijing di China harus kembali memberlakukan lockdown karena adanya klaster baru Covid-19. Belajar dari pengalaman buruk Beijing, semua elemen masyarakat harus menyukseskan pola hidup baru. Sebab, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi.

Dia menyatakan adanya klaster baru Covid-19 yang muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan direpons dengan PSBB lagi dan akan ada jutaan warga yang dirugikan.

"Mari kita belajar dari akibat maraknya pelangaraan protokol kesehatan sebelum hari raya. Dalam beberapa hari terakhir, laju peningkatan jumlah pasien cukup signifikan,” ujar Bamsoet.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Bambang Soesatyo Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) New Normal
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top