Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Reformasi Birokrasi Lamban, Pencairan Tunjangan Kinerja ASN Ditunda

MenpanRB Tjahjo Kumolo menegaskan penundaan tersebut telah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 22 Juni 2020  |  17:53 WIB
Ilustrasi - Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian umum Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh kembali beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Banda Aceh, Aceh, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Irwansyah Putra
Ilustrasi - Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian umum Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh kembali beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Banda Aceh, Aceh, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menunda pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di kementerian lembaga atau instansi pemerintah yang belum melakukan penyederhanaan struktur birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan penundaan pemberian tunjangan kinerja tersebut telah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.

“Mohon maaf bagi kementerian lembaga maupun daerah yang belum selesai untuk reformasi birokrasi kami sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan menunda dulu tunjangan kinerjanya bagi ASN di K/L atau instansi yang ada,” katanya saat webinar, Senin (22/6/2020).

Penyederhaan struktur birokrasi ini telah dimulai KemenPANRB pada November 2019. Kebijakan ini dilakukan salah satunya untuk mempermudah perizinan di pusat dan daerah.

“Agar investasi pusat dan daerah berjalan dengan baik. Kemudian mempercepat memberikan layanan di semua kementerian lembaga yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum menerapkan kebijakan tersebut, KemenPANRB telah melihat proses penyederhanaan birokrasi dari negara kecil seperti Singapura dan negara menengah Korea Selatan.

“Dalam konteks penyederhaan birokrasi setingkat eselon 3 - 4 harus kita cermati secara bersama. 60 persen sudah selesai inventarisasi penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional,” ujarnya.


“Diharapkan Desember sudah selesai secara keseluruhan sehingga tahapan berikutnya nanti ada sejumlah hal yang harus diperbaiki termasuk tunjangan kinerja, tunjangan intensif dan lainnya."

Di samping itu, untuk mendukung penyederhanaan struktur tersebut, pemerintah tidak lagi membuka lowongan calon pegawai negeri sipil untuk posisi administrasi.

Pasalnya hingga kini 1,6 juta dari 4,3 juta ASN berada di posisi administrasi. 70 persen diantaranya tersebar di provinsi. “Ini yang mulai kita kurangi,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tjahjo kumolo kemenpan rb ASN
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top