Bisnis.com, BEIJING - Pemerintah China berang terhadap upaya Taiwan menawarkan bantuan kepada pengjuk rasa di Hong Kong.
Pemerintah China menyebut bahwa menawarkan bantuan bagi "perusuh" Hong Kong hanya akan mengancam rakyat Taiwan.
Tindakan Taiwan dinilai China sebagai bentuk intervensi terhadap urusan internal Hong Kong. Demikian ditulis Antara, Sabtu (20/6/2020).
Kantor Pemerintah China untuk Urusan Taiwan menyebut rencana pemerintah Taiwan--yang disebut oleh pihak China dengan istilah "otoritas Partai Demokratik Progresif"--adalah rancangan politis untuk ikut campur dalam persoalan Hong Kong.
Langkah Taiwan disebut China sebagai upaya sabotase atas stabilitas serta kemakmuran Hong Kong..
"Menyiapkan tempat bernaung serta bersedia menampung para perusuh dan elemen yang menyebabkan keributan di Hong Kong hanya akan membawa ancaman bagi rakyat Taiwan," demikian keterangan pihak China, Jumat (19/6/2020) malam.
Baca Juga
Rencana mengadvokasi kemerdekaan untuk Hong Kong oleh Taiwan juga dinilai hanya akan memunculkan masalah atas prinsip "satu negara, dua sistem".
Kamis (18/6), Taiwan menyatakan siap mendirikan kantor khusus untuk membantu warga Hong Kong yang ingin pergi meninggalkan wilayah itu.
Pemerintah pusat China semakin menguatkan cengkeramannya terhadap Hong Kong, termasuk dengan merancang undang-undang keamanan nasional yang baru.
Kantor khusus itu rencananya mulai beroperasi pada 1 Juli, bertepatan dengan tanggal peringatan penyerahan kembali Hong Kong dari Inggris kepada China pada 1997.
Saat itu Hong Kong dijanjikan akan menganut kebebasan di bawah prinsip "satu negara, dua sistem."
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada bulan lalu menjadi pimpinan pemerintahan yang pertama kali berjanji membantu rakyat Hong Kong yang akan meninggalkan kota itu.
China membantah pihaknya menekan kebebasan Hong Kong dan mengatakan bahwa pengesahan undang-undang keamanan nasional justru diperlukan demi kebaikan Hong Kong.
