Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditjen PAS Tegaskan Nazaruddin Telah Ditetapkan Sebagai Justice Collaborator

Surat ketetapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin sebagai justice collaborator tertuang dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 18 Juni 2020  |  13:36 WIB
Mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin - Antara
Mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan surat ketetapan Justice Collaborator (JC) kepada M. Nazaruddin.

Surat ketetapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin sebagai justice collaborator tertuang dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti mengatakan dalam surat tersebut, M. Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya," kata Rika dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Diketahui, KPK mengaku tidak pernah memberikan status justice collaborator kepada M. Nazaruddin. Padahal, sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan sudah bekerja sama sebagai justice collaborator (JC).

Adapun, JC merupakan salah satu syarat bagi Nazaruddin untuk menerima remisi dari hukumannya.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menerbitkan surat keterangan bekerjasama untuk M. Nazarudin pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017. Surat itu diterbitkan lantaran sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan Nazaruddin telah mengungkap sejumlah perkara korupsi.

Lebih lanjut, Rika mengatakan, selain surat keterangan KPK, Nazaruddin juga telah membayar lunas subsider sebesar Rp1,3 miliar. Oleh sebab itu, Nazaruddin mendapat hak remisi sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, baik remisi umum maupun remisi khusus keagamaan, dan remisi terakhir yaitu selama 2 bulan Remisi Khusus Idulfitri tahun 2020.

"Pemberian remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC, karena remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC sesuai PP 99/2012," kata Rika.

Diketahui, Nazaruddin telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Jawa Barat, pada Minggu (14/6/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi nazaruddin kemenkumham
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top