Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pembangunan Internasional (DFID) dan Kementerian Luar Negeri (FCO). Gabungan kedua institusi itu akan menjadi lembaga yang yang menangani diplomasi dan pembangunan untuk memajukan upaya luar negeri Inggris.
Departemen baru itu bernama Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan dan ; akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan beroperasi pada awal September 2020.
Perubahan kelembagaan itu dilakukan agar Inggris dapat memberi dampak dan pengaruh yang lebih besar di kancah diplomasi dunia di mana Inggris akan menjadi ketua G7 dan tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) tahun depan.
Program bantuan pun akan memainkan peran lebih besar dalam kebijakan luar negeri Inggris. Menteri Luar Negeri akan mempunyai wewenang untuk menentukan penyaluran bantuan tersebut agar sesuai dengan prioritas luar negeri Inggris
Untuk diketahui, Inggris adalah negara anggota G7 satu-satunya yang menyalurkan 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) untuk pembangunan di luar negeri. Pemerintah Inggris berkomitmen untuk terus memenuhi target tersebut yang juga telah diatur dalam Undang-Undang.
“Upaya ini akan menyatukan program bantuan kami dengan upaya diplomasi sebagai bagian dari upaya global Inggris,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (17/6/2020).
Baca Juga
PM Johnson juga mengumumkan bahwa Ketua Misi Perdagangan Inggris akan berada dibawah otoritas Duta Besar Inggris untuk menyelaraskan pelaksanaan upaya kerja luar negeri.
Tujuan dan target dari lembaga baru ini akan ditentukan oleh sebuah panel penilaian (Integrated Review) yang akan selesai pada Oktober. Panel ini akan memberikan penilaian terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, serta pembangunan internasional dan menjadi penilaian yang terbesar di Inggris sejak masa Perang Dingin.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan perubahan kelembagaan tersebut menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Inggris.
Dia menambahkan, Inggris akan tetap fokus mendukung pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dengan menekan emisi karbon. Untuk itu, kedua negara perlu mempersiapkan diri untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) pada November 2021 mendatang .
“Kita bisa terus melanjutkan perjalanan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) – dimana upaya Inggris dan Indonesia selama ini telah diakui secara internasional,” pungkasnya.
