Bisnis.com, BOGOR — TNI dan Polri akan menambah pasukan untuk mengawal adaptasi tatanan hidup baru di 138 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona kuning penyebaran Covid-19. Hal ini rencananya dilakukan mulai besok, Senin (8/6/2020).
"Rencana tanggal 8, yang 138 zona kuning TNI-Polri menyiapkan pasukan," kata Kapolri Idham Azis usai olahraga bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020).
Namun, dia tidak menjabarkan zona kuning yang dimaksud. Saat ini TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di sejumlah zona merah yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, serta sebanyak 102 kabupaten/kota yang merupakan zona hijau untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dan kenormalan baru.
Sementara itu, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri siap mendukung penuh penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
Baik prajurit TNI maupun Polri telah diturunkan di banyak tempat untuk secara persuasif dan humanis mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan untuk tetap dipatuhi.
"Prajurit [TNI dan Polri] di lapangan berinteraksi secara humanis mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas, tetapi tetap aman dari Covid-19," kata Hadi.
Idham menambahkan bahwa TNI dan Polri akan menurunkan pasukan sebanyak mungkin yang dibutuhkan untuk membantu mengingatkan masyarakat mengenai kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi.
"Saya bersama Bapak Panglima mengimbau kepada masyarakat ayo, kita bersama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari Covid ini karena Covid ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting, pembelajaran mengenai disiplin tadi," kata Idham.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menuju tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Konsep ini diklaim pemerintah akan mengembalikan produkvitas masyarakat, tetapi tetap dapat menekan angka penyebaran virus corona.
Sejak pertama Covid-19 secara resmi tercatat di Indonesia atau pada awal Maret 2020, sejumlah daerah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini kemudian disahkan dengan aturan pemerintah pusat mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal tersebut, menurut Presiden, telah menekan angka penyebaran virus di sejumlah wilayah. Namun, beberapa daerah lain masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengendalikan penularan.
Pada tahap persiapan menuju new normal, Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri terjun pada 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk membantu mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
